Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama DPRD Kota Batam telah menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam di Ruang Sidang Utama DPRD, Rabu (8/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Batam atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025 hingga penyusunan dokumen perencanaan anggaran tahun berikutnya.
Amsakar juga menanggapi berbagai catatan dan rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan APBD 2025 dengan menjelaskan sejumlah langkah strategis yang akan ditempuh Pemko Batam.
Pada kesempatan yang sama, Amsakar Achmad juga menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Batam Tahun Anggaran 2027 sebagai arah kebijakan pembangunan daerah dua tahun mendatang.
Menurut Wali Kota Batam, proyeksi pendapatan daerah pada 2027 diestimasi mencapai Rp4,548 triliun, dengan fokus anggaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, serta pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan.
Amsakar Achmad juga mengungkapkan bahwa proyeksi pendapatan daerah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,833 triliun dan pendapatan transfer Rp1,714 triliun, sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp4,648 triliun.
Dalam penyusunan APBD 2027, Pemko Batam memastikan pemenuhan ketentuan mandatory spending, dengan alokasi anggaran pendidikan direncanakan sebesar 29,56 persen atau melampaui ketentuan minimal 20 persen.
Selain itu, anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sebesar 37,51 persen dengan target peningkatan menjadi 40 persen. Di sisi lain, porsi belanja pegawai direncanakan ditekan menjadi 36,48 persen untuk memperluas ruang fiskal bagi pembangunan.
Amsakar menegaskan bahwa pembangunan Kota Batam pada 2027 akan difokuskan pada lima prioritas utama, yaitu pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dasar dan lingkungan, pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, serta percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, berharap bahwa pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan APBD yang berkualitas, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung terwujudnya Batam yang maju, nyaman dihuni, dan semakin berdaya saing.