Pemerintah Kota Pekanbaru mulai memperketat pengawasan rantai pasok minyak goreng kemasan rakyat, Minyakita, menyusul lonjakan harga yang mencapai Rp20.000 per liter di pasar tradisional. Langkah ini diambil untuk mendeteksi titik sumbatan distribusi yang menyebabkan harga melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter.
Plh Asisten II Setdako Pekanbaru Zulhelmi Arifin memanggil sejumlah distributor besar di Komplek Perkantoran Tenayan Raya, Senin (27/4/2026), untuk mengonfirmasi data stok dan realisasi penyaluran ke lapangan. Pemanggilan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memetakan penyebab kelangkaan sekaligus melambungnya harga komoditas tersebut.
Verifikasi data langsung ke tingkat produsen dan distributor menjadi prioritas utama. Hal ini dilakukan agar pemerintah memiliki basis data yang valid mengenai volume minyak goreng yang masuk ke wilayah Riau, khususnya Pekanbaru, serta memantau pergerakannya hingga ke tangan pengecer.
“Dalam pertemuan tersebut, terungkap adanya dinamika pergeseran alokasi stok. Perwakilan PT Wilmar Nabati Indonesia menjelaskan bahwa seluruh produksi Minyakita bulan ini disalurkan melalui Perum Bulog, meski secara volume terdapat penurunan dari 35.000 dus menjadi 20.000 dus,” ujar Zulhelmi Arifin.
Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Riau Kepri Ria Sartika menjelaskan, pasokan yang masuk diprioritaskan untuk program bantuan pangan serta Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Bulog melepas komoditas tersebut di harga Rp14.500 per liter dengan harapan mitra penjual tetap mematuhi HET dalam batas margin yang wajar.
Di sisi lain, produsen dari Musimas Group, Gultom, menyebutkan adanya peningkatan alokasi untuk Bulog menjadi 65 persen pada tahun 2026. Sisa pasokan didistribusikan melalui jalur komersial ke distributor tingkat satu dan dua dengan kesepakatan harga di angka Rp15.700 per liter.
Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Pekanbaru Dinal Husna menambahkan, sinkronisasi data antar-pabrikan menjadi kendala dalam pengawasan selama ini. Melalui koordinasi ini, diharapkan seluruh pasokan yang masuk ke Riau dapat terlacak dengan transparan untuk mencegah terjadinya disparitas harga yang tinggi di pasar.