Pada hari ini, di Indonesia, harga BBM subsidi diputuskan tidak naik. Keputusan ini diambil setelah harga minyak mentah melonjak dan negara-negara tetangga menaikkan harga BBM. Netizen yang telah bersiap-siap untuk mengkritik pemerintah terpaksa menelan kekecewaan karena BBM tidak mengalami kenaikan.
Netizen yang telah “pemanasan” untuk mengkritik pemerintah akhirnya kehilangan bahan ketika harga BBM tidak naik. Namun, keinginan untuk mengkritik tidak hilang begitu saja. Mereka kemudian menyoroti isu hewan kurban presiden yang disalurkan ke berbagai daerah dengan anggaran dari APBN.
Para netizen mulai membangun narasi seputar hewan kurban presiden yang dianggap menggunakan uang rakyat dan dicurigai pencitraan. Namun, para pakar hukum Islam dan otoritas keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan bahwa pengadaan hewan kurban oleh kepala negara menggunakan kas negara memiliki landasan sejarah yang kuat dan sah secara agama.
Dari sisi fikih Islam, Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. Dr. KH Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa pengadaan hewan kurban oleh kepala negara melalui kas negara memiliki dasar yang kuat. APBN dianggap sebagai Baitul Mal modern yang digunakan untuk kemaslahatan rakyat luas.
Presiden-presiden sebelumnya juga rutin mengirimkan hewan kurban ke seluruh pelosok Indonesia, baik dengan dana pribadi maupun anggaran negara. Namun, perbedaannya adalah bahwa sekarang semua informasi lebih terbuka untuk publik guna meningkatkan akuntabilitas.
Para pakar hukum Islam juga menyarankan agar istilah “Sapi Kurban Presiden” lebih tepat disebut “Program Bantuan Sosial Negara Momen Iduladha”. Hal ini karena program tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat bawah dan menyemarakkan syiar keagamaan.
Meskipun program sapi kurban presiden memiliki tujuan yang baik, media sosial justru dipenuhi dengan dendam politik dan kritik tanpa substansi. Hal ini menimbulkan polarisasi dan kehilangan objektivitas dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Kritik yang substansial perlu, namun benci personal dan nyinyiran tanpa dasar hanya akan merugikan diri sendiri.