Pemerintah Provinsi Riau bergerak cepat memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi tetap berjalan normal pasca-penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Langkah taktis diambil dengan menunjuk Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kuantan Singingi Muradi sebagai Pelaksana Harian Sekretaris Daerah mulai Jumat, 3 Juli 2026.
Penunjukan Muradi sebagai Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan respons langsung untuk mengisi kekosongan jabatan birokrasi tertinggi di kabupaten tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak terjadi kevakuman dalam pemerintahan daerah tersebut.
Pelaksana Tugas Bupati Kuantan Singingi Muklisin menyatakan bahwa keputusan ini diambil demi menjaga stabilitas daerah. Penunjukan Muradi sebagai Pelaksana Harian Sekretaris Daerah juga selaras dengan instruksi dari Pemerintah Provinsi Riau agar situasi di lapangan tetap kondusif.
Menurut Muklisin, penunjukan Muradi mengacu pada Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.7.5000SJ serta Surat Gubernur Riau Nomor 2146/100.1/PEM-OTDA/2026. Fokus utama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi saat ini adalah memastikan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik tetap terjamin.
Terkait adanya penyegelan beberapa ruangan di Kantor Bupati Kuantan Singingi oleh tim penyidik KPK, Muklisin menegaskan bahwa aktivitas kedinasan telah dialihkan. Sejumlah ruangan alternatif di kompleks perkantoran tersebut mulai dioptimalkan sejak akhir pekan ini.
Muklisin juga menekankan pentingnya pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, meskipun dalam situasi yang tidak ideal. Ruangan pengganti telah disiapkan untuk digunakan agar pelayanan publik tetap berlangsung.
Momentum ini juga dijadikan sebagai bahan evaluasi total bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Muklisin mengingatkan seluruh jajaran pegawai untuk memperketat kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam setiap pengambilan kebijakan.
Muklisin menyatakan bahwa peristiwa ini harus menjadi pembelajaran berharga bagi semua pihak di Riau. Setiap tindakan dan keputusan yang diambil harus selalu mengikuti regulasi yang berlaku untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan.