Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir merespons aksi damai ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Bersama Rakyat Kawal BBM Inhil (Gebrak BBM) di halaman Kantor Bupati, Rabu (15/4/2026). Aksi tersebut merupakan lanjutan dari penyampaian aspirasi sebelumnya, dengan fokus pada persoalan distribusi BBM bersubsidi yang dinilai belum merata di sejumlah wilayah.
Massa menyuarakan harapan agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat kecil, khususnya pelangsir BBM yang selama ini berperan membantu distribusi di daerah dengan akses terbatas. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah menghadirkan solusi konkret terkait ketersediaan BBM.
Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Inhil, Tantawi Jauhari, bersama unsur Forkopimda, termasuk pihak kepolisian. Dalam keterangannya, Tantawi menyampaikan bahwa pemerintah daerah memahami kondisi yang terjadi di lapangan, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan BBM. “Apa yang disampaikan masyarakat merupakan gambaran nyata kondisi di lapangan. Ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kebijakan distribusi BBM saat ini mengacu pada sistem subsidi tepat sasaran yang ditetapkan oleh BPH Migas. Mekanisme pengendalian dilakukan melalui penggunaan barcode untuk kendaraan darat serta sistem aplikasi bagi sektor transportasi laut. Meski demikian, Pemkab Inhil mengakui adanya kendala geografis yang membuat distribusi BBM belum merata, terutama di wilayah yang jauh dari SPBU.
“Kondisi ini memunculkan peran pelangsir sebagai penghubung. Di satu sisi membantu masyarakat, namun di sisi lain belum sesuai dengan regulasi yang berlaku,” jelasnya. Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah akan mengkaji persoalan ini secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, guna mencari solusi yang tidak hanya berorientasi pada aturan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.
“Komitmen kami adalah menghadirkan solusi yang humanis, berkeadilan, dan tetap sesuai regulasi,” tegas Tantawi. Pemkab Inhil juga mengapresiasi aksi yang berlangsung tertib dan damai sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi demi perbaikan kebijakan ke depan.