SIAPA bilang makan gratis cuma soal perut kenyang? Di Riau dan sekitarnya, urusannya jauh lebih panjang: sampai ke urusan dapur dan dompet rakyat. Coba intip data terbaru per 9 April 2026 ini. Angkanya bikin mata melek. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata bukan sekadar bagi-bagi nasi kotak. Ini adalah mesin ekonomi baru. Slogannya mentereng: Gizi Kuat Bangsa Hebat. Tapi di balik itu, ada geliat yang luar biasa di tiga provinsi: Riau, Kepulauan Riau (Kepri), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Sebelum program ini "ngegas", kondisi lapangan kerja kita tidak sedang baik-baik saja. Berdasarkan data BPS tahun 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Riau sempat merayap naik ke angka 4,16%. Kepri bahkan lebih menantang karena ketergantungan pada sektor industri, begitu juga Sumbar dengan ribuan sarjana muda yang mengantre kerja setiap tahunnya. Lalu MBG datang, dan peta itu mulai berubah.
Penerima manfaatnya mencapai 2.055.923 jiwa—mulai dari anak sekolah, balita, hingga ibu hamil. Mereka adalah benteng masa depan kita. Namun, untuk memberi makan jutaan orang setiap hari, dibutuhkan "pabrik" gizi yang bernama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Di tiga provinsi ini, telah berdiri 1.288 unit SPPG. Riau memimpin dengan 674 unit, disusul Sumbar 391 unit, dan Kepri 223 unit.
Di sinilah penyerapan tenaga kerja terjadi secara masif. Total ada 57.355 orang yang direkrut, mulai dari juru masak hingga bagian logistik. Ini adalah suntikan lapangan kerja yang menghantam pengangguran di akar rumput. Sekarang, mari bicara hitung-hitungan uang yang berputar. Pemerintah menetapkan biaya bahan baku sekitar Rp10.000 per porsi. Dengan 2.05 juta penerima, ada sekitar Rp20,5 miliar uang tunai yang berputar setiap hari di pasar tradisional lokal.
Selain bahan baku, ada biaya operasional sebesar Rp3.000 dan insentif dapur sebesar Rp2.000 per porsi. Jika satu unit SPPG melayani 3.000 porsi, maka nilai insentifnya bisa mencapai Rp6 juta per hari. Penting untuk dipahami, angka Rp2.000 per porsi ini bukanlah keuntungan bersih (profit) bagi investor SPPG. Melainkan, ini adalah mekanisme pengembalian investasi yang dicicil pemerintah setiap harinya kepada pihak swasta/investor yang telah membangun fasilitas tersebut.
Artinya, para investor ini telah membantu pemerintah mengurangi beban pembiayaan langsung dari APBN. Bisa dibayangkan jika seluruh pembangunan gedung dan fasilitas SPPG harus menunggu kucuran APBN? Program ini mungkin tidak akan berjalan secepat sekarang. Oleh karena itu, jangan menghujat para investor. Mereka adalah pahlawan di balik layar. Mereka membantu mempercepat jalannya program, menyediakan lapangan kerja bagi puluhan ribu orang, dan memastikan gizi sampai ke tangan anak-anak kita lebih awal.
Logikanya sederhana: Ada investor, ada SPPG. Ada SPPG, ada pekerjaan. Ada pekerjaan, ada gaji. Ada gaji, ekonomi lokal berputar. Jadi, kalau ada yang tanya: "MBG itu buat apa?" Jawab saja: "Buat gizi anak, buat gaji bapak-ibunya, dan bukti gotong royong pemerintah dengan orang-orang yang peduli pada masa depan bangsa." Begitulah cara membangun bangsa. Perutnya diurus, dapurnya pun ngepul. Gizi kuat, bangsa hebat, rakyat punya kerjaan. Mantap, kan? (***) (Penulis merupakan Jurnalis di riauin.com)