Dua anggota DPRD Riau dari Fraksi Gerindra menyoroti berbagai permasalahan yang terjadi di Provinsi Riau, termasuk masalah stunting, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, LGBT, kerusakan infrastruktur jalan, dan bus listrik di Kota Pekanbaru. Sorotan ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Riau pada Senin (06/07/2026) dalam rangka tanggapan fraksi terhadap penyampaian Ranperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.
Anggota Komisi II DPRD Riau, Androy Andrerianda, menyoroti masalah stunting, pendidikan, kesehatan, serta penggunaan tenaga kerja non-lokal oleh sejumlah perusahaan di Riau. Ia juga menekankan ketidakpedulian perusahaan terhadap warga sekitarnya. Sekretaris Komisi II DPRD Riau meminta Plt Gubernur Riau untuk lebih fokus pada peningkatan tenaga kerja lokal, kesehatan, dan pendidikan, serta melibatkan perusahaan dalam pembangunan Provinsi Riau.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Riau, Ginda Burnama, menekankan pentingnya pembuatan surat edaran terkait LGBT oleh Gubernur Riau untuk melindungi anak-anak di masa depan. Ia juga menyoroti tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi di Kota Pekanbaru dan meminta pembangunan jalan berkelanjutan di kawasan pusat perbelanjaan.
Ginda Burnama juga mengingatkan Gubernur Riau mengenai keberadaan bus listrik di Kota Pekanbaru dan berharap Pemprov Riau dapat membantu pengaturan kebijakan di kabupaten penyangga Kota Pekanbaru. Menyikapi masukan tersebut, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan akan memperbaiki infrastruktur jalan dengan anggaran yang tersedia.
Plt Gubernur Riau juga siap menindaklanjuti masalah LGBT sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terkait dugaan mark up pembelian baju oleh kepala sekolah, pihaknya siap untuk menindaklanjuti dengan melibatkan instansi terkait. Sorotan dari anggota DPRD Riau diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif untuk peningkatan kondisi Provinsi Riau.