Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menyoroti janji Presiden Prabowo di DPR pada Rabu (20/5/2026) mengenai pembenahan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). FWK juga meminta pemerintah meningkatkan anggaran subsidi guna meredam kenaikan harga kebutuhan pokok.
Krisis minyak global dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang cukup tajam dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan harga kebutuhan pokok meningkat. Hal ini dikonfirmasi oleh laporan anggota FWK di sejumlah daerah, yang menyebut harga minyak goreng, tahu, tempe, telur, dan bawang putih bergerak naik.
“Presiden Prabowo perlu secepatnya membenahi pelaksanaan program MBG karena ditemukan banyak kebocoran anggaran. Hasil efisiensi MBG harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi yang menyentuh kebutuhan pokok rakyat,” ujar Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane, dalam Diskusi Kebangsaan di Jakarta.
Sehari sebelumnya, Selasa (19/5), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut rencana pemangkasan anggaran MBG dari alokasi awal Rp355 triliun pada APBN 2026. Disebutkan pula, realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp75 triliun hingga akhir April 2026. “Bapak Presiden (Prabowo—Red) sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uangnya,” ujar Purbaya.
Diskusi Kebangsaan FWK ini diadakan setelah Presiden Prabowo menyampaikan pidatanya di DPR terkait arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara. Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan berat berupa geopolitik dan geoekonomi yang penuh ketidakpastian, yang memiliki dampak serta pengaruh sangat besar terhadap kehidupan rakyat Indonesia.
Diskusi ini dihadiri antara lain oleh Hendry Ch Bangun, mantan Wakil Ketua Dewan Pers periode 1999-2022, serta sejumlah pemimpin redaksi media massa dan anggota wartawan senior FWK.
Krisis minyak global dan meningkatnya kebutuhan dolar AS dari berbagai negara di dunia menjadi salah satu penyebab melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Tercatat, kurs rupiah terhadap dolar AS pada Rabu (20/5) berada di level Rp17.666,80.
Hendry Bangun mengatakan, pemerintah perlu mengidentifikasi barang-barang kebutuhan pokok rakyat yang memiliki kandungan impor dan menjadi penyebab kenaikan harga barang (inflasi), seperti kedelai sebagai bahan baku utama tahu dan tempe. Mantan wartawan Kompas ini menambahkan, pemerintah perlu memanfaatkan APBN sebagai shock absorber untuk meredam lonjakan harga minyak global dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap daya beli rakyat.
Inflasi April 2026 tercatat sebesar 0,13 persen secara bulanan. Kenaikan harga tahu dan tempe turut memberi andil terhadap laju inflasi tersebut. Sementara itu, perajin tahu tempe menghadapi kenaikan biaya produksi akibat naiknya harga kedelai impor dan harga plastik kemasan.
Menghadapi kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, pemerintah perlu memberikan subsidi dan bantuan sosial agar masyarakat, termasuk UMKM (perajin tahu tempe), tetap memiliki daya beli, inflasi terkendali, dan gejolak sosial dapat diredam.