5 Januari 2025 adalah batas waktu pembayaran jaminan atau uang muka untuk Proyek OAPSS. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Pajak disebutkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diserahkan oleh pemerintah provinsi baru kemudian dibagikan ke kabupaten/kota. Dalam sistem baru ini, pemerintah kabupaten/kota akan menerima pembagian pajak secara langsung mentah tanpa melewati pemerintah provinsi.
Tarif Opsen dan Dampaknya
Berikut adalah tarif opsen yang ditentukan sesuai dengan Pasal 83 dari Undang-Undang HKPD, yaitu:
– Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (APK) ± 66%
Opsional Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): 66%
– Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB): 25 persen
Kartu Pajak Badan (PKB) misalnya, dikenakan sebesar 66% dari pokok PKB. Dengan pengaturan ini, tarif pajak kendaraan bermotor diperkirakan mencapai 0,9% dari dasar pengenaan pajak, dengan tambahan opsen sebesar 0,6%.
Tapi banyak pihak salah mengartikan kebijakan ini sebagai kenaikan pajak kendaraan bermotor sebesar 66 persen. Komentar itu tidak sepenuhnya benar karena yang dimaksud dalam Pasal 83 adalah pembagian hak pendapatan pajak untuk pemerintah kabupaten/kota, bukan kenaikan tarif pajak secara keseluruhan.
Perubahan Sistem Pungutan Pajak
Dalam sistem baru ini, tiga jenis pajak daerah yang akan disusul, yaitu:
Uang OTR (Operasional Tahunan): Diambil oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan pokok OTR.
Opsi Bantuan Bina Lingkungan Kawasan Bali Barat: Dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan pokok Bantuan Bina Lingkungan Kawasan Bali Barat.
– Besaran Pajak MBLB: Dipungut oleh pemerintah provinsi atas pajak mineral bukan logam dan batuan.
Sistem pungutan ini menggantikan sistem lama dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, di mana hasil pajak kendaraan dan BBNKB dikumpulkan oleh pemerintah provinsi sebelum dihibahkan kepada kabupaten/kota.
Pemerintah berharap dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah dengan menerapkan opsi pajak. Namun, dari satu sisi, masyarakat dan pelaku industri untuk disiapkan menghadapi dampak perubahan tarif pajak ini pada harga kendaraan bermotor.
akan berdampak pada daya beli masyarakat dan dinamika ekonomi lokal di masa depan.
berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor:
Cara Menghitung Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang Berlaku 2025