Bank Indonesia (BI) bersama TNI Angkatan Laut (TNI AL) menggelar Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 untuk memenuhi kebutuhan uang rupiah layak edar di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T) Provinsi Kepulauan Riau. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kepulauan Riau Rony Widijarto menyatakan bahwa ekspedisi tersebut berlangsung pada 2–8 Juli 2026 sebagai bentuk sinergi BI dan TNI AL dalam menjaga kedaulatan negara melalui penyediaan uang rupiah di wilayah perbatasan.
Menurut Rony, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengamanatkan Bank Indonesia untuk memastikan ketersediaan rupiah di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T yang memiliki tantangan geografis. Dalam ERB 2026, BI akan melayani penukaran uang dan mendistribusikan uang layak edar ke lima pulau, yaitu Pulau Tarempa di Kabupaten Kepulauan Anambas, Pulau Midai dan Pulau Subi Besar di Kabupaten Natuna, Pulau Tambelan di Kabupaten Bintan, serta Pulau Singkep di Kabupaten Lingga.
BI telah menyiapkan uang layak edar senilai Rp14 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp13 miliar. Rony juga menekankan bahwa pelaksanaan ERB 2026 menandai tahun ke-10 penyelenggaraan program tersebut di wilayah Kepulauan Riau. Selain layanan penukaran uang, BI akan memberikan edukasi kepada masyarakat melalui program Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah guna meningkatkan pemahaman tentang pentingnya rupiah sebagai simbol kedaulatan negara.
Wakil Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IV Laksamana Pertama TNI Ketut Budiantara menyatakan bahwa pengerahan KRI Beladau dalam ekspedisi tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam melayani masyarakat di wilayah terluar Indonesia. Menurutnya, kehadiran kapal perang TNI AL dalam ERB 2026 menunjukkan komitmen negara memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah 3T, dengan pelayaran sekitar 1.135 mil laut.
Staf Ahli Gubernur Kepulauan Riau Bidang Ekonomi dan Pembangunan Andri Rizal menyatakan bahwa distribusi uang layak edar di Kepri menghadapi tantangan karena sekitar 96 persen wilayah provinsi tersebut berupa lautan. Menurutnya, ketersediaan uang layak edar di pulau-pulau terluar sangat penting agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap alat pembayaran yang sah. Rizal menekankan bahwa rupiah adalah simbol kedaulatan negara.