Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengikuti Forum Rembuk dan Bincang Otonomi Daerah (Reboan) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada Rabu (8/4/2026). Kegiatan tersebut dilakukan secara daring dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Cheka Virgowansyah.
Dalam forum tersebut, Wali Kota Agung ditunjuk sebagai salah satu kepala daerah yang memberikan masukan dan usulan kepada pemerintah pusat. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Pekanbaru Ardiansyah Eka Putra menyampaikan bahwa salah satu poin utama yang diangkat wali kota terkait upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah.
Wali kota mendorong adanya dukungan regulasi dari Kemendagri guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ardiansyah Eka Putra juga menambahkan bahwa beberapa usulan yang disampaikan wali kota antara lain terkait peningkatan pajak penerangan jalan, serta penguatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari sejumlah perusahaan.
Usulan-usulan tersebut diharapkan dapat dirumuskan lebih lanjut oleh Kemendagri. Selain itu, wali kota juga menyoroti persoalan kepegawaian, khususnya terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Wali kota berharap pemerintah pusat dapat menyempurnakan regulasi yang mengatur PPPK secara lebih rinci dan komprehensif. Menurut Yayan, sapaan akrabnya, diperlukan pengaturan yang lebih detail agar pengelolaan PPPK dapat berjalan optimal dan terkoordinasi dengan baik oleh pemerintah pusat.