Di tengah memanasnya suhu politik di Timur Tengah, ancaman penutupan Selat Hormuz sering kali menjadi hantu bagi stabilitas energi dunia. Namun, pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman baru-baru ini menghentak meja diplomasi global “Jika jalur energi mereka tutup, maka jalur pangan dunia melalui CPO (Crude Palm Oil) akan kita kunci.”
Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di bumi dengan produksi mencapai 47 juta ton per tahun. Sebagai “senjata nuklir” ekonomi, sawit adalah penentu arus. Tanpa sawit kita, dapur warga dunia bisa lumpuh, dari minyak goreng hingga bahan bakar hijau biodiesel.
Namun, di balik kegagahan diplomasi “mengunci dunia” ini, ada luka menganga di daerah penghasil, khususnya di tanah kita, Kuantan Singingi. Data tidak bisa berbohong. Riau adalah tulang punggung sawit nasional, dan Kuansing adalah salah satu mesin utama yang tak henti mencetak devisa.
Sayangnya, ada ironi yang menyakitkan di sini. Saat nilai ekspor minyak nabati Riau melonjak drastis di tahun 2026 ini, “uang kembalian” atau Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang diterima Kuansing justru mengalami tren penurunan. Dari angka Rp12 miliar di tahun 2024, kini menyusut menjadi sekitar Rp10 miliar pada akhir 2025.
Mari kita bicara logis. Penurunan ini adalah sebuah paradoks fiskal. Secara fungsional, puluhan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kuansing bekerja siang malam mengolah Tandan Buah Segar (TBS) menjadi CPO untuk dikirim ke pelabuhan Dumai. Artinya, Kuansing menyumbang keringat luar biasa bagi kuota ekspor nasional. Namun, apa yang didapat daerah?
Setiap hari, jalan-jalan kabupaten kita digilas oleh truk-truk bertonase besar yang mengangkut sawit. Ini adalah apa yang dalam ekonomi disebut sebagai eksternalitas negatif, industri mendapatkan untung besar, pusat mendapatkan devisa, namun daerah menanggung beban kerusakan infrastruktur yang biayanya jauh melampaui “recehan” DBH yang diterima.
APBD Kuansing seringkali tercekik hanya untuk menambal lubang jalan yang rusak kembali dalam hitungan bulan akibat beban angkutan industri. Kita patut bangga bahwa sawit Indonesia adalah instrumen kedaulatan yang membuat bangsa lain segan.
Namun, kedaulatan sejati tidak boleh dibangun di atas penderitaan jalan-jalan desa dan ketimpangan anggaran daerah penghasil. Diplomasi sawit yang tinggi di kancah global haruslah bermuara pada keadilan distribusi di tingkat lokal.
Pernyataan Mentan Amran mengisyaratkan agar kita tidak rendah diri di hadapan bangsa lain. Namun, tulisan ini juga merupakan pengingat bagi pengambil kebijakan di pusat: jangan biarkan rakyat Kuansing hanya menjadi penonton kejayaan ekspor dari balik kepulan debu truk sawit.
Kedaulatan pangan dan energi nasional haruslah sebanding dengan kesejahteraan dan kemulusan jalan di bumi Nagori Kuantan Singingi. Dunia butuh Indonesia untuk tetap makan, dan Indonesia butuh daerah penghasil yang kuat untuk tetap berwibawa.
Sudah saatnya proporsionalitas DBH Sawit ditinjau ulang agar rasa bangga kita sebagai bangsa tidak menyisakan pahit di lidah rakyat di daerah.