Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau menyoroti ketimpangan distribusi tenaga kesehatan di beberapa daerah, dimana tenaga kesehatan cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Evenri Sihombing, mengungkapkan bahwa daerah lain masih mengalami kekurangan tenaga medis, seperti yang dikutip dari riau1.com pada Kamis (5/3/2026).

Hasil pengawasan BPKP menunjukkan bahwa beberapa daerah perkotaan seperti Kota Dumai dan Kota Pekanbaru telah memiliki tenaga kesehatan yang lengkap di puskesmas. Di wilayah tersebut, sebagian besar puskesmas telah memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan utama yang dibutuhkan dalam pelayanan dasar kesehatan, seperti dokter, dokter gigi, bidan, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, dan lainnya.

Namun, kondisi berbeda terjadi di daerah lain seperti Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Kampar. Di Kabupaten Kepulauan Meranti, hanya dua puskesmas dari sepuluh yang ada yang memiliki kelengkapan sembilan tenaga kesehatan. Sementara itu, di Kabupaten Kampar, lima puskesmas dari sekitar dua puluh puskesmas belum memiliki tenaga kesehatan secara lengkap, menunjukkan adanya ketimpangan distribusi tenaga kesehatan antara wilayah perkotaan dan daerah lainnya.

Evenri menekankan perlunya perhatian dari pemerintah daerah agar distribusi tenaga medis dapat lebih merata, dan memperingatkan agar mutasi tenaga kesehatan harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar kepentingan tertentu. Selain itu, BPKP juga menyoroti keterbatasan sarana dan prasarana di sektor kesehatan, dimana perencanaan pembangunan fasilitas kesehatan masih memiliki kelemahan.

Evenri mencontohkan bahwa meskipun telah dilakukan pelatihan bagi tenaga radiologi, namun fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan belum tersedia. Hal ini menunjukkan perencanaan yang belum efektif dan tidak selaras antara pengembangan sumber daya manusia dan penyediaan sarana prasarana. Oleh karena itu, Evenri mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki perencanaan pembangunan sektor kesehatan secara lebih terintegrasi, sehingga nakes yang telah dilatih dapat bekerja maksimal dengan dukungan fasilitas yang memadai.