Pekanbaru (RA) – Kota Pekanbaru meraih juara umum dalam ajang implementasi Porseni TK tingkat Provinsi Riau. Penghargaan tersebut diberikan pada Hari Ulang Tahun ke-75 Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia–Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI–PGRI) yang diselenggarakan di Aula Kompleks Perkantoran Tenayan Raya pada Senin (26/5).
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, hadir langsung dalam acara tersebut dan mengungkapkan apresiasi tinggi atas kerja keras para guru TK dan PAUD di bawah naungan IGTKI. “Kami, atas nama Pemko Pekanbaru, mengucapkan selamat atas capaian luar biasa ini. Menjadi juara umum adalah kebanggaan sekaligus kebahagiaan, terlebih ini diraih di awal masa jabatan kami bersama Pak Markarius Anwar,” kata Agung dalam sambutannya.
Agung berharap agar prestasi tersebut tidak hanya menjadi pencapaian tahunan, tetapi juga dapat dipertahankan secara konsisten di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya semangat juang dalam mengikuti setiap kompetisi, baik di bidang pendidikan maupun program pembangunan.
Tak hanya memberikan apresiasi, Agung juga menyoroti minimnya dukungan anggaran selama ini untuk kegiatan IGTKI dan Himpaudi. Oleh karena itu, Pemko Pekanbaru berkomitmen menambah alokasi dana untuk mendukung kegiatan dan pengembangan kualitas guru PAUD dan TK. “Selama ini, kegiatan dilakukan murni dari swadaya guru-guru. Maka tahun ini, kami anggarkan sekitar Rp700 juta untuk peningkatan kapasitas lebih dari 4.000 guru PAUD dan TK se-Kota Pekanbaru,” ungkap Agung.
Dana tersebut akan digunakan untuk pelatihan dan penyediaan modul pendidikan bagi guru. Selain itu, Pemko juga menganggarkan masing-masing Rp100 juta untuk IGTKI dan Himpaudi sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program-program pembinaan guru secara berkelanjutan. Agung juga merancang program kunjungan edukatif untuk anak-anak PAUD dan TK, termasuk kegiatan “outing class” ke berbagai lokasi di Pekanbaru, termasuk ke rumah dinas wali kota.
Agung Nugroho juga menyampaikan bahwa pihaknya akan memperjuangkan agar guru-guru swasta di bawah naungan IGTKI dan Himpaudi mendapat kesempatan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia berkomitmen untuk mengawal regulasi nasional tersebut melalui jalur yang tersedia, sambil memastikan anggaran daerah dapat menopangnya.