Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2026 Dibahas dalam Rakor Virtual
Tembilahan – Bupati Indragiri Hilir, Herman, diwakili Asisten 2 Setda Indragiri Hilir, Dwi Budianto, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 melalui Zoom Meeting pada Senin (20/04/2026) di e-Bilik Diskominfopers Tembilahan.
Rakor tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dan dihadiri Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Dr. Ateng Hartono. Seluruh kepala daerah se-Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) turut serta dalam kegiatan ini.
Dalam pemaparan materi, disampaikan bahwa inflasi pasca Lebaran cenderung lebih rendah dibandingkan saat Ramadan berdasarkan historis empat tahun terakhir. Kelompok pengeluaran yang dominan mempengaruhi inflasi pasca Lebaran meliputi makanan, minuman, tembakau, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.
Perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) menunjukkan adanya kenaikan IPH di 15 provinsi pada Minggu ke-3 April 2026, sementara 23 provinsi lainnya mengalami penurunan. Hal ini menandakan adanya tren stabilisasi harga di sejumlah daerah.
Harga komoditas gula pasir secara nasional mengalami kenaikan hingga M3 April 2026, dengan kenaikan sebesar 1,31 persen dibandingkan Maret 2026. Pemerintah pusat menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga melalui koordinasi, pengendalian distribusi, dan langkah intervensi untuk menekan laju inflasi.
Dalam rakor ini, pemerintah pusat mengingatkan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga. Langkah-langkah seperti penguatan koordinasi, pengendalian distribusi, serta intervensi diharapkan dapat menekan laju inflasi di daerah.