Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto membuka sosialisasi pelaksanaan investasi terpadu bagi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) melalui pengawasan berbasis risiko di Gedung Menara BRK Syariah, Rabu (13/5/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro serta Direktur Wilayah I Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI.
SF Hariyanto menegaskan penguatan investasi di daerah membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan investor, terutama untuk mencapai target investasi Provinsi Riau tahun 2026 sebesar Rp72,5 triliun. Investasi yang masuk harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan.
“Ivestasi harus benar-benar terealisasi secara tertib dan memberi manfaat bagi pembangunan daerah,” kata SF Hariyanto. Dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan, terutama dalam penguatan kebijakan investasi, penyelesaian hambatan usaha, serta sinkronisasi program pusat dan daerah guna mempercepat realisasi investasi di Riau.
SF Hariyanto juga memaparkan perkembangan ekonomi Riau pada triwulan I 2026 yang menunjukkan penguatan sektor nonmigas. Ekonomi Riau tercatat tumbuh 4,89 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa migas mencapai 5,86 persen. Capaian tersebut menunjukkan sektor industri pengolahan, perkebunan, perdagangan, dan jasa mulai memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Dukungan pemerintah pusat diharapkan tidak hanya difokuskan pada kawasan industri yang telah berkembang, tetapi juga mendorong pengembangan wilayah potensial lainnya di Riau agar pertumbuhan ekonomi lebih merata. Keberhasilan investasi tidak hanya dilihat dari besarnya PMA dan PMDN yang masuk, tetapi juga dari kemampuan investasi membuka lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
“Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) memerlukan dukungan aktivitas ekonomi yang sehat, legal, dan berkelanjutan,” ujar SF Hariyanto. Jika investasi tumbuh dengan baik dan tertata, dampaknya akan langsung terasa terhadap penguatan PAD dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.