Sekwan DPRD Kuansing, Napisman, melakukan ‘pembangkangan’ saat Anggota DPRD Kuansing dari Fraksi PKB, Desi Guswita, meminta salinan tata tertib (tatib) untuk seluruh anggota DPRD. Desi menyatakan bahwa salinan tersebut penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dalam menjalankan amanat rakyat. Tatib DPRD dijelaskan Desi sebagai acuan dan pedoman bagi anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat yang merupakan mitra kerja eksekutif dalam melaksanakan roda pemerintahan. Desi menyampaikan, “Sekwan DPRD Kuansing tak merespon dengan baik dan menjawab dengan ketus kalau tata tertib DPRD itu masih proses cetak. Padahal sudah berulang kali kami meminta,” pada Senin (17/3/2025).

Sekretariat DPRD seharusnya memahami tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara administrasi kesekretariatan dan keuangan serta membantu tugas-tugas dari wakil rakyat. Desi menegaskan, “Tapi faktanya tugas itu tidak dilaksanakan dengan baik oleh Sekwan DPRD Kuansing.” Dalam situasi tersebut, Anggota DPRD lainnya mengungkapkan kebingungan terkait alasan tidak diberikannya tatib DPRD hingga saat ini. Muncul pertanyaan apakah Sekwan memiliki maksud lain di balik penolakan tersebut untuk membatasi kinerja DPRD.

Desi berharap agar sikap Sekwan DPRD tidak membahayakan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Desi menambahkan, “Karena segala administrasi yang seharusnya disiapkan dan diberikan tidak dilaksanakan dengan baik oleh yang bersangkutan.” Kondisi tertutup dalam hal administrasi oleh Sekwan DPRD Kuansing dinilai Anggota DPRD lainnya sebagai hal yang disayangkan.

Dari berbagai permasalahan tersebut, Desi mendesak Bupati Kuansing Suhardiman Amby untuk mengevaluasi kinerja Sekretaris DPRD Kuansing beserta jajarannya. Langkah tersebut diharapkan dapat memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD sebagai mitra kerja pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Desi menegaskan, “Kita berharap pak Bupati Kuansing segera menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di sekretariat DPRD.”