Polres Bengkalis Dukung Swasembada Pangan Lewat Penanaman Jagung Pipil di Desa Kuala Alam
BENGKALIS – Komitmen Polres Bengkalis dalam mendukung program ketahanan pangan nasional terus diwujudkan melalui kegiatan penanaman bibit jagung pipil di Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat swasembada pangan dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian masyarakat.
Penanaman bibit jagung pipil jenis BISI-2 dilakukan pada Rabu (10/6/2026) di lahan gambut seluas sekitar setengah hektare. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, BUMDes, kelompok tani, hingga masyarakat setempat, dan dipimpin oleh Hendro Wahyudi.
Kapolsek Bengkalis menyampaikan bahwa keterlibatan Polri dalam sektor pertanian merupakan bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Menurutnya, sinergi antara petani, pemerintah, dunia usaha, dan aparat keamanan sangat diperlukan untuk kesuksesan sektor pertanian.
“Melalui kolaborasi bersama masyarakat dan kelompok tani, kami berharap produktivitas pertanian terus meningkat sehingga mampu mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kapolsek.
Selain menjaga ketersediaan pangan, jagung pipil juga memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan. Tingginya permintaan pasar terhadap komoditas tersebut membuka peluang bagi petani untuk meningkatkan pendapatan serta mengembangkan usaha pertanian secara berkelanjutan.
Program penanaman jagung ini sejalan dengan semangat Polri Cinta Pertanian, yang tidak hanya fokus pada menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sektor produktif yang memberikan manfaat langsung pada masyarakat.
Dengan kegiatan ini, Polres Bengkalis berharap dapat memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang tersedia secara optimal, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional sesuai dengan prioritas pembangunan pemerintah.