Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) sedang melakukan penataan dan sinkronisasi data daerah untuk mendukung perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2027. Langkah strategis ini dibahas dalam rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Rohil, Fauzi Efrizal, di Ruang Rapat Sekda Rohil, Kompleks Perkantoran Batu 6 Bagansiapiapi, pada Senin (18/5/2026).
Rapat tersebut dihadiri oleh Asisten III Setdakab Rohil Nurmansyah, Plt Kepala BPKAD Sarman Syahroni, Kepala BKPSDM Yulisma, Kepala Dinas Pariwisata Hari Darma, Plt Kadisdikbud Riwansyah, serta sejumlah pimpinan OPD terkait lainnya.
Sekda Rohil Fauzi Efrizal menyampaikan bahwa alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Rokan Hilir mengalami penurunan signifikan dari Rp1,9 triliun menjadi sekitar Rp1,1 triliun.
Fauzi menjelaskan bahwa penurunan alokasi TKD menyebabkan sebagian besar anggaran daerah terserap untuk belanja pegawai dan kebutuhan rutin pemerintahan. Oleh karena itu, pembenahan data dilakukan untuk meningkatkan perhitungan DAU tahun 2027.
Menurut Fauzi, pemerintah daerah berupaya menyinkronkan data yang belum sesuai dengan data kementerian untuk memperbaiki alokasi DAU. Seluruh OPD teknis diminta untuk merampungkan validasi data internal dalam satu minggu guna menyesuaikan data dengan kementerian.
Sekda menegaskan bahwa semua data harus selesai sebelum bulan Juni agar bisa diserahkan ke kementerian terkait. Tujuannya adalah agar DAU tahun 2027 minimal sama dengan tahun 2025 atau bahkan meningkat.
Fauzi juga meminta semua perangkat daerah menjalin komunikasi dengan kementerian masing-masing dan memperkuat koordinasi dengan BPS Rohil karena data statistik dari BPS menjadi acuan utama pemerintah pusat dalam menentukan besaran transfer anggaran ke daerah.
Plt Kepala BPKAD Rohil, Sarman Syahroni, menjelaskan bahwa proses rekonsiliasi dan validasi data terbaru menjadi faktor penting dalam meningkatkan nilai transfer DAU dari pemerintah pusat. Indikator makro daerah seperti pertumbuhan jumlah penduduk dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) berpotensi mempengaruhi peningkatan alokasi dana transfer.
Sarman menyebut bahwa indikator-indikator tersebut akan memperkuat formulasi perhitungan DAU tahun mendatang jika data tervalidasi dengan baik dan sinkron dengan data kementerian.
Sarman juga memastikan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini aman untuk memenuhi hak-hak pegawai pemerintah daerah dengan pembayaran gaji PNS dan PPPK penuh waktu hingga bulan Mei dilakukan tepat waktu tanpa kendala.