Komisi III DPRD Riau Menggelar Rapat Evaluasi Seleksi Pimpinan BUMD
Pekanbaru – Komisi III DPRD Riau menggelar rapat evaluasi dengan Biro Hukum dan Biro Ekonomi untuk mengetahui proses seleksi pimpinan BUMD yang telah selesai dan yang sedang berjalan. Rapat tersebut berlangsung di ruang Komisi III DPRD Riau pada hari Senin, 08 Juni 2026.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri SH MSi, yang didampingi anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, menyampaikan bahwa evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa seleksi ini sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Mereka juga ingin mengetahui tahapan seleksi mulai dari Pansel hingga UPT Asesment melalui komputerisasi.
Dalam penjelasannya, Edi mengungkapkan bahwa setiap peserta seleksi diwajibkan membuat makalah karena tugas Pansel hanya sampai pada tiga besar peserta. Komisi III DPRD Riau berkomitmen untuk menilai calon pimpinan BUMD sesuai dengan aspirasi masyarakat, yang menganggap BUMD sebagai tulang punggung APBD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke depan.
Edi menekankan pentingnya memilih pimpinan BUMD yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha yang memiliki prestasi di dunia usaha. Hal ini bertujuan agar BUMD dapat berkembang dan memenuhi aspirasi masyarakat dengan lebih baik. Dia juga menegaskan bahwa visi misi calon pimpinan BUMD harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
Dalam visi misi tersebut, Komisi III DPRD Riau akan melihat apakah calon pimpinan BUMD tersebut benar-benar memiliki pengalaman sebagai pengusaha atau hasil dari asesmen. Mereka juga akan memberikan target kepada pimpinan BUMD yang terpilih untuk tahun pertama guna menyelesaikan persoalan internal dan meningkatkan kinerja.
Edi memberikan contoh dengan menyebut beberapa BUMD seperti PT. SPR, Riau Petrolium, yang sudah terpilih, BRKS yang sedang dalam proses seleksi, dan PTPER yang seleksi telah selesai. Komisi III DPRD Riau akan meninjau visi misi calon pimpinan BUMD untuk memastikan bahwa tidak hanya sebatas dokumen tertulis, tetapi juga dapat diwujudkan dalam kinerja ke depan.
Terkait dengan adanya calon pimpinan BUMD yang berasal dari partai politik tertentu, Edi menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan koreksi jika seleksi tidak independen dan tidak didasarkan pada prinsip ilmuwan. Mereka akan menilai visi misi calon tersebut untuk memastikan bahwa visi misi yang dipilih sesuai dengan kriteria yang baik.