Kabiro Ekonomi Pemprov Riau, Sri Irianto mendukung ide Komisi III DPRD Riau terkait adanya hililirisasi sawit di Riau. Ia menilai rapat rekonsiliasi ini sangat bagus guna melangkah kebijakan perekonomian kedepan. “Tentu ini sesuatu yang sangat bagus, kita berkoraborasi dengan BPS maupun DJP terkait pajak. Dan itu menjadi data dasar dan data awal kita untuk melangkah kebijakan-kebijakan perekonomian ke depan. Khususnya terkait hilirisasi produk-produk dari Riau, khususnya sawit,” ucapnya usai rapat, Kamis (11/06/2026).

Rapat hari ini membahas mengenai data yang muncul dari BPS sebagai acuan Biro Ekonomi dalam melakukan kebijakan perekonomian di Provinsi Riau. “Dan kami tentu sangat mendukung ide daripada legislatif tadi bahwa kita perlu adanya hilirisasi sawit khususnya,” ucap Sri Irianto.

Terkait hilirisasi sawit, Biro Ekonomi mengaku pihaknya melihat terlebih dahulu potensi yang ada seperti di BUMD. Ia pun berjanji akan melakukan survei lokasi di mana yang paling tepat untuk melakukan hilirisasi tersebut. “Tentu kita akan bekerja sama dengan PKS atau yang berkembang dalam rapat tadi adalah kalau bisa Pemprov itu memiliki PKS sendiri. Tentu dikaji dulu terkait pembiayaan, terkait operasionalnya dan kemungkinan keuntungan yang didapat dari situ,” ucapnya.

Saat ditanya kondisi ekonomi Riau terkait kenaikan harga BBM hari ini, Sri Irianto mengaku BBM memang ini kaitannya dengan kondisi global. Pihaknya pun menoba berupaya untuk mengimbangi kenaikan BBM tersebut dengan produk-produk lain ataupun dengan kebijakan-kebijakan lain terkait kenaikan BBM tersebut. “Dan ini memang kenaikan BBM tentu akan membawa efek ke harga-harga barang. Dan itu yang perlu intervensi pemerintah, mengendalikan harga-harga terutama di situ,” ucapnya.

Pihaknya mengaku optimis bahwa perekonomian Riau tetap berjalan, tetap positif pertumbuhan ekonomi. Tentu itu menjadi bahan awal untuk melakukan kegiatan-kegiatan perekonomian lainnya di situ, pungkasnya.

Komisi III DPRD Riau kembali menggelar rapat rekonsiliasi terkait pajak daerah. Rapat dihadiri Karo Perekonomian Sri Irianto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Riau Dr. Asep Riyadi, SSi.MM, Kabid DJP Riau Saifudin dan sejumlah Kabid di lingkungan Bapenda Riau dalam kaitan kolaborasi data. “Iya, setelah kita dapat informasi tadi dari DJP bahwa pertumbuhan penerimaan dan pajak Provinsi Riau itu bagus semuanya meningkat,” ucap Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri SH MSi didampingi anggota Komisi III DPRD Riau Abdullah usai rapat.

Namun kata Edi, setelah pihaknya mencoba mengcross-check dan confirm dengan pertumbuhan pajak untuk Riau, terjadi anomali, tidak sinkron. Artinya, untuk DJP-nya meningkat tetapi komponen untuk daerahnya tidak meningkat.