Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengingatkan bahwa di tengah krisis energi global, Presiden Prabowo Subianto perlu memperbaiki komunikasi publik. Hal itu disampaikan dalam acara halalbihalal FWK di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane, menyatakan bahwa kritik tajam terhadap kinerja pemerintah, termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Swasembada Pangan, dan Koperasi Merah Putih (KMP), salah satunya disebabkan oleh komunikasi publik yang belum baik.
FWK mengapresiasi langkah antisipasi pemerintah. Raja Parlindungan Pane menyatakan bahwa kebijakan pemerintah meredam gejolak global dan menjaga daya beli masyarakat dengan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi perlu diapresiasi.
Diskusi dalam acara halalbihalal tersebut menyoroti kinerja ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, serta perkembangan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama (Q1) tahun 2026. Hadir dalam diskusi antara lain mantan Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019-2022, Hendry Ch Bangun, serta sejumlah wartawan senior.
Hendry Bangun, mantan wartawan Kompas, menilai pemerintah sudah cukup baik dalam menangani berbagai persoalan ekonomi nasional, termasuk melakukan langkah antisipasi menghadapi tantangan krisis energi global akibat perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.
Diskusi FWK mencatat bahwa hingga kini belum terlihat adanya sense of crisis atau kepekaan terhadap krisis energi global yang membutuhkan respons cepat dan penanganan serius. Sebab, tidak ada kepastian kapan perang di Timur Tengah akan berakhir. Jika perang berkepanjangan, dunia akan makin tertekan dan dibayangi inflasi tinggi serta mahalnya biaya hidup.
Komunikasi publik menjadi isu yang diangkat Raja Pane dan Abdul Rahim Loebis, wartawan senior Kantor Berita Antara. Menurut mereka, FWK perlu mendukung kebijakan pemerintah, tetapi wartawan harus tetap kritis. Upaya menjaga daya beli masyarakat, kebijakan subsidi, dan bantuan tunai bagi kelompok rentan perlu mendapat perhatian pemerintah.
Pemerintah perlu mawas diri dan berhati-hati dalam mengelola ekonomi nasional. Jangan sampai persepsi positif masyarakat dihapus oleh langkah tidak produktif, seperti impor 105.000 kendaraan (pikap/truk) dari India untuk mendukung Koperasi Merah Putih. Langkah PT Agrinas Pangan Nusantara (BUMN) mengimpor kendaraan ini dinilai merusak citra positif Presiden Prabowo yang sedang gencar menarasikan kemandirian ekonomi Indonesia.
Hendry Bangun juga mengajak anggota FWK melakukan liputan langsung ke lapangan untuk melihat kehidupan riil masyarakat. Hal ini penting dalam menjalankan fungsi kontrol sosial pers terhadap pemerintah.
Herry Sinamarata, Koordinator Bidang Ekonomi FWK, menyebut perlunya kebebasan pers dalam mengkritisi pelaksanaan program pemerintah. Mengutip pendapat ekonom peraih Nobel Amartya Sen, kebebasan pers diperlukan dalam pembangunan dan juga merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan. Melalui liputan pers, kemiskinan dan korupsi dapat diungkap. Pemerintah harus merespons positif tekanan dari media. – rum