“Jadi, ya, (pembangunan program studi kedokteran) dibuka secara bertahap,” ujar Bambang, Selasa, 14 Januari 2025.
Bambang menyatakan masalah utama di bidang kesehatan di Indonesia adalah kekurangan dokter dan rumah sakit, serta tidak meratanya penyebaran dokter. Dia berpendapat, pembangunan fakultas kedokteran mestinya dilakukan bersamaan dengan pembangunan rumah sakit. Karena itu, kata dia, Muhammadiyah mendukung penuh jika pemerintah memicu pembangunan rumah sakit dan fakultas kedokteran secara merata di seluruh wilayah di Indonesia.
Bambang memberi contoh Kalimantan dan Papua yang masih kekurangan rumah sakit dan dokter. Menurutnya, keberadaan rumah sakit di daerah-daerah tersebut dapat membuat rumah sakit memiliki lebih banyak pengalaman dalam menangani kasus-kasus penyakit lokal.
Keberadaan rumah sakit di daerah tertentu bisa menjadi tempat mahasiswa kedokteran melakukan program magang untuk mengenal permasalahan kesehatan daerah. Pertimbangan itu yang Basis keputusan Bambang untuk mendukung pembangunan fakultas kedokteran di daerah mana saja. “Karena di situ lah tempat mahasiswa (fakultas kedokteran) melaksanakan magang,” ucap dia.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyarankan selisih pembangunan program studi kedokteran di institusi pendidikan tinggi. Menteri Pendidikan Tinggi Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan anggaran pembangunan program studi kedokteran bukanlah jawaban untuk mengatasi kekurangan jumlah dokter di Indonesia.
Satryo menjelaskan alternatif kebijakan untuk mengatasi kekurangan dokter dengan menambah kuota menerima mahasiswa di fakultas kedokteran yang sudah ada. “Jika membutuhkan dokter, ya, kita minta kepada kampus yang ada untuk menambah kuota (mahasiswa) saja,” kata Satryo di Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Senin, 13 Januari 2020.
Peserta pendidikan kedokteran yang sekarang berjumlah 117 secara total. Menurut data pemerintah, 23 di antaranya, merupakan pendidikan kedokteran yang baru saja berdiri pada tahun 2023 dan 2024.
Masalahmu adalah Paragraf ini menjelaskan mengenai organisasi Muhammadiyah dan peranannya dalam pendidikan sebagai contoh.
Data Kementerian Kesehatan menurut Profil Kesehatan Indonesia 2023 menyebutkan bahwa ada 2.636 rumah sakit umum (RSU) di 38 provinsi. Sifatnya berlipat-lipat lebih banyak dibandingkan Rumah Sakit Swasta yang hanya totalh sampai 519 unit. Dari jumlah di atas, RSU yang dibangun oleh pemerintah pusat 242 unit dan pemerintah daerah 849 unit. Sisanya, RSU dibangun oleh pihak swasta.
Kementerian Kesehatan mencatat bahwa terdapat sebanyak 156.310 dokter umum di Indonesia pada pertengahan 2024. Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia masih kekurangan sekitar 124.294 dokter umum dengan menggunakan prinsip 1 dokter umum per 1.000 penduduk. Sekitar 12.000 lulusan setiap tahun tersebar dari 117 fakultas kedokteran (FK) di Indonesia.
Selanjutnya, jumlah dokter spesialis di Indonesia mencapai 49.670 orang hingga Juni 2024. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mencatat bahwa rasio ideal dokter spesialis yaitu 0,28 per 1.000 penduduk. Berdasarkan pada rasio tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih kekurangan 29.179 dokter spesialis. Rata-rata terdapat sekitar 2.700 lulusan dokter spesialis setiap tahun dari 24 fakultas kedokteran penyelenggara pendidikan dokter spesialis pada saat ini. Separuh dari dokter spesialis tersebut terkonsentrasi di Pulau Jawa.
“Hanya dua jam,” katanya.
Menurut Bambang, untuk meningkatkan kualitas lulusan dokter, sangat penting bagi mahasiswa kedokteran untuk menerima dukungan penuh. Sehingga pemerintah haruslah membatasi kuota mahasiswa di setiap fakultas kedokteran. Sebab jumlah mahasiswa di fakultas kedokteran seharusnya sejalan dengan kesediaan sarana prasarana dan kemampuan dosen mereka.
Obral Izin Sekolah Dokter
