Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mempererat hubungan bilateral dengan Malaysia melalui audiensi bersama Konsulat Malaysia di Pekanbaru. Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen untuk memperluas kerja sama di berbagai sektor strategis, mulai dari ketenagakerjaan, pendidikan, perdagangan, hingga penguatan pengelolaan kawasan perbatasan. Audiensi tersebut berlangsung di Aula Kantor PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis (9/7/2026), dipimpin Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar didampingi Wakil Bupati Muzamil Baharudin. Hadir pula Konsul Malaysia di Pekanbaru Muhammad Husni Sahiran bin Ismail, Atase Imigrasi Konsulat Malaysia Khushaima binti Syed Abdul Rahman, beserta jajaran kepala OPD, staf ahli, dan asisten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dalam sambutannya, Bupati Asmar menegaskan bahwa letak geografis Kepulauan Meranti yang berbatasan langsung dengan Malaysia, khususnya Johor, menjadi modal strategis untuk memperkuat kerja sama yang memberikan manfaat bagi kedua wilayah. Kesamaan sejarah, budaya, dan bahasa menjadi fondasi kuat untuk membangun kolaborasi yang mampu membuka peluang kerja legal, memperluas akses perdagangan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kerja sama pendidikan.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah penguatan tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berkomitmen mendorong penempatan tenaga kerja melalui jalur resmi agar pekerja memperoleh perlindungan hukum, kepastian kerja, serta peningkatan kesejahteraan. Selain itu, pemerintah daerah juga memperkenalkan sejumlah komoditas unggulan yang dinilai memiliki potensi besar memasuki pasar Malaysia, seperti sagu, kelapa, kopi liberika, karet, pinang, dan hasil perikanan.
Bupati Asmar berharap komunikasi yang terjalin dengan Konsulat Malaysia dapat membuka akses pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk-produk lokal Kepulauan Meranti. Di sektor pendidikan, Pemkab Meranti juga mendorong kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan vokasi di Malaysia guna mencetak tenaga kerja yang lebih kompeten dan siap bersaing di tingkat regional.
Wakil Bupati Muzamil Baharudin mengungkapkan masih tingginya jumlah pekerja migran asal Kepulauan Meranti yang bekerja di Malaysia melalui jalur nonprosedural. Berdasarkan data pemerintah daerah, sekitar 85 persen pekerja yang masuk melalui Batu Pahat dan Kukup belum menggunakan mekanisme resmi. Menurutnya, kondisi tersebut meningkatkan risiko eksploitasi, penipuan, minimnya perlindungan hukum, hingga tidak adanya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus memperkuat program pelatihan dan sertifikasi kompetensi agar masyarakat dapat bekerja sebagai tenaga terampil (skilled worker) dengan perlindungan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih layak. Di bidang ekonomi, Muzamil juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengundang sejumlah pelaku usaha dari Johor Bahru untuk melihat langsung potensi perkebunan, perikanan, dan komoditas unggulan Meranti sebagai langkah membuka peluang investasi dan memperluas kerja sama perdagangan.
Konsul Malaysia di Pekanbaru, Muhammad Husni Sahiran bin Ismail, menyambut positif inisiatif Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan berkomitmen meneruskan hasil pembahasan kepada kementerian serta instansi terkait di Malaysia. Ia mengungkapkan bahwa sektor ketenagakerjaan masih memiliki prospek besar, terutama kebutuhan tenaga kesehatan di Malaysia. Husni juga membuka kesempatan bagi pelajar asal Kepulauan Meranti untuk memperoleh beasiswa pendidikan di sejumlah perguruan tinggi Malaysia melalui fasilitasi Konsulat Malaysia.
Audiensi ditutup dengan komitmen kedua belah pihak untuk menindaklanjuti berbagai peluang kerja sama melalui komunikasi yang lebih intensif. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap sinergi tersebut segera diwujudkan dalam program-program konkret yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses pendidikan, membuka lapangan kerja legal, serta memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.