Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menerima alokasi 967 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada 2026 melalui sinergi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang layak serta mempercepat pengentasan kemiskinan di wilayah perbatasan.
Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, mengapresiasi Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP Tito Karnavian serta Kementerian PKP atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat di wilayah perbatasan. Menurutnya, bantuan tersebut akan memberikan manfaat besar bagi warga yang selama ini menempati rumah tidak layak huni. Asmar menyatakan, “Bantuan ini akan memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang sehat, aman, dan layak sehingga dapat mendorong pengentasan kemiskinan di Kepulauan Meranti.”
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti, Agustiono, menjelaskan bahwa pelaksanaan program BSPS saat ini telah memasuki tahap verifikasi lapangan. Tim teknis dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P3KP) Sumatera III melakukan validasi administrasi maupun kondisi fisik rumah calon penerima untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Program BSPS menggunakan pola swadaya yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna memperkuat semangat gotong royong dalam pembangunan rumah.
Kepala Bagian Perbatasan Setdakab Kepulauan Meranti, Gilang Wana Wijaya Cendickia, mengungkapkan bahwa alokasi bantuan BSPS dibagi dalam tiga tahap. Sebanyak 200 unit berasal dari anggaran Kementerian PKP, sementara 767 unit lainnya berasal dari dukungan BNPP yang disalurkan pada tahap VIII dan IX. Program ini diprioritaskan bagi masyarakat di tiga Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP), yakni Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat, dan Kecamatan Rangsang Pesisir, sesuai dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029.
Gilang menekankan bahwa pembangunan rumah layak huni di kawasan perbatasan tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat identitas Indonesia di wilayah terdepan melalui penataan permukiman yang lebih baik. Dia menyatakan, “Kami akan terus mendorong berbagai usulan pembangunan di wilayah perbatasan Kepulauan Meranti agar kesejahteraan masyarakat di beranda negara terus meningkat.”