JAKARTA – Perusahaan asuransi umum PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI) menganggap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bertentangan dengan konstitusi dengan syarat-syarat berpotensi meningkatkan perselisihan klaim.
Pasal 251 KUHD asli
.
Ya! Tahun Pensiun pada 2025 akan menjadi 59 Tahun untuk Cepatnya Pencairan Jaminan Pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan
, Senin (6/1/2025).
Meski demikian, Nico menaksir biaya tambahan tersebut tidak akan berdampak besar pada biaya operasional perusahaan asuransi. “Namun pasti ada biaya tambahan sehingga juga akan menurunkan laba perusahaan,” tambahnya.
:
Dia menjelaskannya, secara harfiah, akibat utama dari putusan MK tersebut adalah perusahaan asuransi harus lebih hati-hati dalam menerima bisnis dan mengembali kesalahan dengan baik.
(KYC) adalah hal yang harus diprioritaskan dalam menerima bisnis. Jika perusahaan asuransi mulai menerapkan prinsip prudent underwriting dan KYC dengan baik dari awal, kata dia, maka seharusnya tidak ada masalah sengketa klaim yang terjadi.
:
“Oleh karena itu, dengan keputusan MA ini kami sebenarnya harus lebih teliti dan lebih rinci dalam mengalihdayakan risiko ini tanpa menyebabkan penurunan pelayanan kepada tersangka yang lebih nyaman dan cepat,” pungkasnya.
