Pekanbaru – Provinsi Riau menghadapi tantangan fiskal yang signifikan di tengah belum stabilnya arus transfer anggaran dari pemerintah pusat. Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan perlunya langkah strategis untuk menjaga kelancaran roda pemerintahan tanpa mengganggu pelayanan publik.
Optimalisasi sumber pendapatan daerah dianggap sebagai salah satu solusi penting dalam menghadapi tekanan fiskal. Namun, kebijakan yang diambil harus tetap seimbang antara kebutuhan fiskal daerah dan kepentingan masyarakat.
Menurut Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, pendapatan daerah saat ini berada di angka Rp8,3 triliun, namun anggaran transfer dari pemerintah pusat masih belum lancar. Ia menekankan pentingnya tetap fokus bekerja tanpa terpengaruh oleh keterbatasan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Hariyanto juga menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh memicu keresahan di kalangan pemerintahan atau masyarakat. Seluruh perangkat daerah diminta untuk tetap bekerja keras dan mencari solusi yang realistis.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto berencana segera mengundang pemerintah kabupaten/kota untuk membahas dampak kebijakan fiskal nasional, terutama terkait implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Meski dihadapkan pada tantangan fiskal yang berat, Hariyanto menekankan pentingnya semangat kerja dan menolak sikap pasrah. Dia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tetap optimistis dan fokus mencari solusi.
Pemprov Riau juga tengah fokus pada penguatan investasi yang berdampak langsung pada penerimaan daerah. Hariyanto mengatakan bahwa Pemprov Riau tetap membuka ruang bagi investor yang ingin berinvestasi di daerah tersebut.
Namun, investor yang masuk diwajibkan membuka rekening di BRK Syariah dan mendaftarkan NPWP di Riau agar kontribusi pajak dapat masuk ke daerah. Aturan ini dianggap tidak dapat ditawar-menawar dan harus diikuti oleh perusahaan yang ingin berinvestasi di Riau.