Pemerintah Provinsi Riau menargetkan penyelesaian persoalan tunda bayar di sektor pendidikan dapat dituntaskan pada tahun ini. Komitmen tersebut ditegaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya. Penyelesaian tunda bayar menjadi prioritas utama pemerintah daerah, sehingga seluruh perangkat daerah diminta fokus pada kewajiban inti serta menahan kegiatan yang tidak bersifat mendesak. Pesan tersebut disampaikan oleh Gubernur pada Jumat (17/4/2026).
Sebagai langkah pendukung, Pemprov Riau menerapkan kebijakan efisiensi dengan membatasi kegiatan di organisasi perangkat daerah (OPD) hanya pada program yang bersifat rutin dan prioritas. Selain kegiatan rutin, sementara waktu tidak ada kegiatan tambahan di OPD.
Dalam sektor pendidikan, Erisman menekankan pentingnya penguatan tata kelola dana sekolah, termasuk dana BOSP dan BOSDA, agar dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengelolaan dana sekolah harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa masalah dalam pengelolaannya.
Peningkatan kapasitas kepala sekolah, bendahara, dan operator sekolah menjadi faktor penting dalam memastikan pengelolaan keuangan berjalan tertib dan sesuai aturan. Sekolah juga didorong untuk menerapkan budaya efisiensi dalam penggunaan anggaran maupun energi sebagai bagian dari penguatan tata kelola pendidikan.
Dinas Pendidikan Provinsi Riau turut mendukung kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) penatausahaan laporan pertanggungjawaban dana sekolah yang digelar Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK/SLB Kabupaten Pelalawan. Kegiatan ini diikuti oleh kepala sekolah, bendahara, serta operator sekolah se-Kabupaten Pelalawan di SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pemahaman dan kompetensi pengelolaan keuangan sekolah semakin meningkat, sehingga tata kelola pendidikan di Riau menjadi lebih baik, transparan, dan berkualitas.