Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Provinsi Riau pada Kamis (2/4/2026) mengungkapkan upaya memperkuat kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sorotan utama. Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Menara Dang Merdu BRK Syariah, menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pemerintah pusat, daerah, dan pelaku BUMD dalam satu forum pengawasan dan evaluasi.
Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Bank Riau Kepri Syariah, Helwin Yunus, menyampaikan komitmen BRK Syariah sebagai bank pembangunan daerah untuk terus menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus kontributor nyata bagi PAD. Dia juga menegaskan bahwa BRK Syariah terus memperkuat peran dalam mendukung perekonomian daerah, baik melalui pembiayaan UMKM, penguatan likuiditas, maupun kontribusi dividen kepada pemerintah daerah.
Dalam dua tahun terakhir, kinerja BRK Syariah menunjukkan tren positif dengan total aset meningkat dari Rp30,8 triliun pada 2024 menjadi Rp31,1 triliun pada 2025. Helwin menyatakan bahwa capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat dan penguatan intermediasi perbankan di daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, yang mewakili Plt Gubernur Riau, menyoroti pentingnya peran BUMD dalam menghadapi tantangan fiskal daerah. Dia menekankan bahwa seluruh kabupaten/kota di Riau telah memiliki BUMD, meskipun dengan kondisi yang beragam. Syahrial juga menyoroti potensi sektor perkebunan kelapa sawit di Riau yang dapat dioptimalkan melalui peran BUMD.
Ketua Komisi II DPR RI yang diwakilkan oleh Taufan Pawe menegaskan komitmen pihaknya untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap BUMD di seluruh Indonesia. Dia menilai optimalisasi peran BUMD sangat penting untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer pusat.
Kunjungan kerja ini difokuskan untuk menggali langsung permasalahan serta mengevaluasi kinerja BUMD secara menyeluruh. Komisi II juga mendorong pemerintah daerah di Riau untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam melalui penguatan kapasitas SDM, transparansi, serta pengukuran kinerja yang jelas, termasuk dalam kontribusi dividen kepada daerah.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau, para kepala daerah se-Provinsi Riau, jajaran direksi dan komisaris BRK Syariah, serta pimpinan BUMD lainnya. Tujuan dari pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mendorong BUMD, khususnya bank daerah, agar semakin berperan sebagai pilar utama pembangunan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan.