Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas kecelakaan kerja berupa tenggelamnya kapal tugboat yang menelan korban jiwa di perairan galangan kapal PT ASL Shipyard Indonesia, kawasan Tanjunguncang. Rapat tersebut berlangsung di ruang pimpinan DPRD Batam pada Kamis (12/3/2026) dan dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Batam Aweng Kurniawan dari Fraksi Partai Gerindra, didampingi Wakil Ketua III DPRD Batam Muhammad Yunus Muda.
Pertemuan dihadiri oleh sejumlah pimpinan komisi DPRD Batam, seperti Ketua Komisi I Jelvin Tan, Ketua Komisi III Muhammad Rudi, serta Ketua Komisi IV Dandis Rajagukguk, bersama sejumlah anggota dewan lainnya. Selain unsur legislatif, rapat juga dihadiri oleh perwakilan instansi terkait, seperti Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Diky Wijaya, Kepala UPT Pengawasan Disnaker Provinsi di Batam, perwakilan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Direktur perwakilan PT Pradana Samudra Lines, serta manajemen PT ASL Shipyard Indonesia.
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota DPRD menyampaikan keprihatinan atas insiden yang menimbulkan korban jiwa. Para legislator menilai kecelakaan kerja di kawasan galangan kapal perlu mendapat perhatian serius agar tidak kembali terulang. Aweng Kurniawan menekankan pentingnya memastikan kelengkapan perizinan serta kelayakan operasional kapal yang terlibat dalam insiden tersebut.
Aweng juga menyebut pentingnya penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai perhatian utama mengingat kecelakaan kerja di sektor galangan kapal telah terjadi beberapa kali. Ia juga menyinggung kemungkinan faktor cuaca yang disebut turut memengaruhi kejadian tersebut. Melalui RDPU tersebut, DPRD Batam menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pihak perusahaan, di antaranya meminta penjelasan terbuka terkait kronologi kejadian agar publik memperoleh informasi yang jelas.
DPRD juga menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dari instansi terkait guna memastikan aktivitas industri galangan kapal berjalan sesuai regulasi dan tidak membahayakan keselamatan pekerja. Para legislator berharap agar insiden kecelakaan kerja di kawasan galangan kapal dapat diminimalisir melalui langkah-langkah yang lebih proaktif dan preventif.
Sebagai upaya preventif, DPRD Batam mendorong evaluasi terhadap penerapan standar keselamatan kerja di kawasan galangan kapal. Mereka juga menekankan pentingnya kerjasama antara pihak terkait untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan industri galangan kapal. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk mencegah terulangnya insiden kecelakaan kerja yang dapat mengancam nyawa pekerja di galangan kapal.