Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir tindakan anarkis dan akan menindak tegas pelaku kerusuhan yang terjadi selama aksi demonstrasi. “Kita tidak akan memberikan ruang bagi kelompok-kelompok yang ingin mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Mereka yang melakukan tindakan anarkis akan dihadapi dengan hukum yang berlaku,” kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/5).
Kerusuhan terjadi saat massa demonstran berunjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Mereka menuntut penghapusan UU Omnibus Law yang dinilai merugikan buruh dan mengancam lingkungan hidup. Namun, aksi damai tersebut berubah menjadi ricuh ketika sekelompok orang mulai melakukan perusakan dan pembakaran fasilitas umum.
Kepolisian berhasil mengamankan beberapa pelaku kerusuhan dan sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap dalang di balik kerusuhan tersebut. “Kami akan bekerja keras untuk membawa pelaku ke gereja dan memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang,” ujar Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Irjen Rudy Sufahriadi.
Sejumlah korban luka akibat kerusuhan tersebut telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Beberapa fasilitas umum seperti halte bus, bangku taman, dan kendaraan pribadi juga mengalami kerusakan akibat aksi vandalisme yang dilakukan oleh sekelompok orang.
Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang berkembang di media sosial. Kepolisian juga meminta kerjasama dari semua pihak dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. “Kami akan melakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya kerusuhan serupa di tempat lain,” tambah Irjen Rudy.
Pemerintah berjanji akan terus mendengarkan aspirasi masyarakat namun tetap mengedepankan jalur hukum dalam menyelesaikan permasalahan. “Kami menghargai pendapat dan kritik dari masyarakat, namun kami juga harus menjaga keutuhan negara dan tidak boleh terjadi tindakan anarkis di ruang publik,” tegas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.
Dalam kesempatan yang sama, aktivis hak asasi manusia mengecam keras tindakan anarkis yang dilakukan selama aksi demonstrasi. Mereka menekankan pentingnya penegakan hukum dan keadilan dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia. “Kami mendesak pemerintah untuk bertindak tegas dan adil terhadap pelaku kerusuhan demi menjaga kedamaian dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ahmad Taufan Damanik.
Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat dan agama juga ikut angkat bicara terkait insiden kerusuhan tersebut. Mereka menyerukan agar semua pihak bisa mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. “Kita harus bisa menyelesaikan konflik dengan cara yang elegan dan damai, tanpa harus merusak fasilitas umum dan mengancam keamanan orang lain,” kata seorang tokoh agama setempat.
Diharapkan dengan adanya sikap tegas dari pemerintah dan kerjasama dari semua pihak, situasi keamanan di berbagai daerah dapat segera pulih dan masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan aman dan tenteram. Semua pihak diminta untuk tidak terpancing emosi dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.