Komisi I DPRD Provinsi Riau melaksanakan kunjungan kerja ke Komando Daerah Militer Kodam XIX Tuanku Tambusai di Ruang Rapat Kodam Lantai 2 pada Senin, 23 Februari 2026. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempererat silaturahmi serta memperoleh masukan dan informasi strategis terkait tugas dan fungsi Komisi I DPRD Provinsi Riau.
Rombongan Komisi I dipimpin oleh Ketua Komisi I Nur Azmi Hasyim, didampingi oleh Sekretaris Komisi I Amal Fathullah serta anggota Sumardany, Zulaikhah, Ayat Cahyadi, Hardianto, Ade Firmansyah, dan Sunaryo. Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh keakraban bersama Mayor Jenderal TNI Dr Agus Hadi Waluyo SAP MM CHRMP beserta jajaran TNI lainnya.
Salah satu pokok pembahasan yang disampaikan oleh Ketua Komisi I, Nur Azmi Hasyim, adalah terkait status Barang Milik Negara (BMN) di sejumlah wilayah, khususnya di jalur Dumai–Pekanbaru. Ia menyoroti bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan konflik di kemudian hari apabila tidak dikelola secara komprehensif.
Komisi I DPRD Provinsi Riau memandang penting untuk mendapatkan penjelasan serta masukan dari pihak Kodam XIX Tuanku Tambusai guna memastikan penanganan persoalan aset dan pertanahan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta tetap mengedepankan asas keadilan bagi masyarakat. Ayat Cahyadi dan Sunaryo juga menyampaikan pandangan mengenai pentingnya komunikasi aktif antara jajaran TNI di daerah dengan pemerintah pusat.
Hardianto menyoroti persoalan abrasi yang terjadi di sejumlah wilayah pesisir Riau. Ia menekankan bahwa abrasi berpotensi menggerus wilayah daratan dan berdampak pada aspek sosial, ekonomi, serta kedaulatan wilayah. Hardianto juga menyinggung kondisi Taman Nasional Tesso Nilo yang memerlukan pendekatan komprehensif serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan unsur TNI dalam menjaga stabilitas keamanan daerah serta memastikan penyelesaian persoalan pertanahan tidak berkembang menjadi konflik sosial. Komisi I DPRD Provinsi Riau berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu strategis yang menjadi kewenangannya, termasuk bidang pemerintahan, pertanahan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
Diharapkan, hasil kunjungan kerja ini dapat memperkuat koordinasi lintas lembaga demi terciptanya tata kelola aset negara yang tertib, transparan, dan berkeadilan.