DPRD Riau Berharap Ada Solusi Terbaik dari Pemerintah terkait Aksi Demonstrasi di Kantor Gubernur
Pekanbaru – Aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat dan mahasiswa kabupaten Pelalawan di kantor Gubernur Riau pada Rabu (18/6/2025) kemarin, diharapkan ada solusi terbaik dari pemerintah sehingga bisa melegakan semua pihak. Anggota DPRD Riau dapil Siak-Pelalawan, Imustiar, menyampaikan harapannya terkait situasi tersebut.
Imustiar menegaskan bahwa penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH merupakan kebijakan negara yang tidak bisa diintervensi oleh pihaknya. Menurutnya, keputusan tersebut didasari oleh pertimbangan khusus dan pemerintah diharapkan memiliki kebijaksanaan dan solusi terbaik dalam penanganan masalah tersebut.
Saat ditanya mengenai status warga yang bermukim di hutan TNTN, Imustiar mengaku kurang mengetahui secara persis karena tidak berdomisili di daerah tersebut. Dia menjelaskan bahwa kawasan TNTN terletak di wilayah Kembang Bunga, Air Hitam, dan Bagan Limau, dengan penduduk asli tinggal di sana.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Riau menolak untuk menyimpulkan siapa di balik aksi demonstrasi masyarakat dan mahasiswa kabupaten Pelalawan di kantor Gubernur Riau. Ia juga tidak mempermasalahkan klaim tentang cendekiawan atau pengusaha yang terlibat dalam peristiwa tersebut.
Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) pada Rabu, 18 Mei 2025, menuai tanda tanya. Meskipun diklaim sebagai suara mahasiswa dan masyarakat Pelalawan, demonstrasi tersebut mendapat penolakan dari pemimpin organisasi mahasiswa di daerah tersebut.