Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Riau melalui Ketua IV-nya, Ratih Sari Putri, telah mengadakan rapat koordinasi virtual pada Selasa, 18 Juni 2025. Rapat tersebut bertujuan untuk memperkuat peran TP-PKK dalam intervensi imunisasi anak status zero dose di tiga kabupaten prioritas, yaitu Siak, Indragiri Hilir, dan Rokan Hilir.
TP-PKK Provinsi Riau telah menyusun mekanisme operasional berbasis komunitas untuk menjangkau anak-anak yang belum pernah menerima imunisasi dasar atau zero dose. Tim pelaksana terdiri dari kader PKK, tenaga Puskesmas, dan juru imunisasi dengan tugas spesifik mulai dari pendataan, edukasi, hingga pelaksanaan imunisasi kejar.
Ratih Sari Putri menjelaskan bahwa tim akan melakukan pendekatan dari pintu ke pintu untuk mengedukasi keluarga sasaran dan mencatat data bayi serta balita secara rinci. Pendekatan mikroplanning digunakan untuk mengetahui dengan tepat siapa yang harus dijangkau, di mana lokasinya, dan apa kebutuhan mereka.
TP-PKK akan menggelar serangkaian kegiatan mulai dari sosialisasi, advokasi, hingga pelacakan sasaran di setiap kabupaten. Kolaborasi dengan berbagai pihak seperti tokoh agama, organisasi profesi, dan perangkat daerah diharapkan dapat memastikan keberhasilan pelaksanaan imunisasi masal.
Selain itu, TP-PKK Riau juga merancang kampanye digital di berbagai platform seperti Instagram, TikTok, dan radio lokal untuk mendukung mobilisasi dan penyadaran publik. Edukasi publik juga akan dilakukan melalui talkshow Hari Anak Nasional dan iklan layanan masyarakat di ruang publik seperti Puskesmas dan Rumah Sakit.
Pencatatan dan pelaporan kegiatan akan dilakukan dengan ketat dan harus dilakukan maksimal tujuh hari setelah kegiatan selesai. Semua kegiatan harus terdokumentasi dengan baik, termasuk foto, laporan hasil, dan data anak yang telah berhasil diimunisasi.
Program ini didukung melalui hibah Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) dan dijadwalkan berlangsung dari bulan Mei hingga Oktober 2025. TP-PKK Provinsi juga menargetkan pembentukan tim binaan di tiap kabupaten untuk memastikan keberlanjutan kegiatan dan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat.