Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) menyampaikan klarifikasi resmi terkait berbagai pemberitaan dan informasi yang beredar di masyarakat mengenai kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Hal ini disampaikan sebagai upaya untuk menjaga suasana kondusif dan mengajak semua pihak untuk memberikan kritik yang konstruktif berdasarkan substansi kebijakan yang ada.
Kepala Diskominfotik Rohil, Indra Gunawan, menekankan pentingnya kritik dan masukan dari masyarakat dalam iklim demokrasi yang sehat untuk kemajuan daerah. Namun, ia juga mengingatkan agar kritik tersebut disampaikan dengan etika dan sopan santun, tanpa menyerang pribadi atau menyebarkan informasi yang dapat menyesatkan publik. Hal ini disampaikan pada Selasa (13/5/2025).
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga mengajak masyarakat untuk fokus pada substansi kebijakan dan program pembangunan yang sedang berjalan, yang masih dalam tahap penataan dan perbaikan dari pemerintahan yang baru. Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintahan Bupati Bistamam dan Wakil Bupati Jhony Charles bertujuan untuk memperbaiki sistem pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.
Diskominfotik Rohil juga meluruskan informasi terkait kebijakan penataan tenaga honorer yang sempat menimbulkan persepsi keliru di masyarakat. Penataan tersebut merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh pemerintah daerah sesuai dengan regulasi nasional. Indra Gunawan menegaskan bahwa kebijakan ini bukan bentuk pengabaian, melainkan bagian dari penyesuaian terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Penataan ulang terhadap tenaga non-ASN di seluruh Indonesia didasari oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Pemkab Rohil mengakui bahwa setiap kebijakan yang diterapkan masih dalam proses untuk mencapai efisiensi dan pemerintahan yang bersih serta berkualitas.
Pemkab Rohil menekankan pentingnya menjaga suasana yang kondusif dan tidak terprovokasi oleh informasi yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Semua pihak diminta untuk tidak menyerang individu dalam menyampaikan kritik dan masukan. Pemerintah daerah membuka diri untuk menerima kritik dengan cara yang santun, berdasarkan fakta, dan dalam ruang dialog yang sehat.
Dengan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih, transparan, dan efisien, Pemkab Rohil menegaskan bahwa kebijakan yang diterapkan selalu mengutamakan kepentingan rakyat demi kemajuan daerah. Indra Gunawan menekankan pentingnya kolaborasi dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk membangun daerah dengan narasi yang positif dan konstruktif.