Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyatakan kebijakan potensi pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan pemerintah provinsi Riau. Hal ini mengundang beragam respon dari kalangan ASN Pemerintah provinsi yang bereaksi keras terhadap isu kebijakan tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Abdul Wahid saat rembug rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di gedung daerah Balai Serindit. Menurut Abdul Wahid, kondisi tata kelola pemerintahan dan keuangan saat ini mengalami potensi defisit yang menjadi beban APBD 2025 sebesar 3.5 Triliun.
Abdul Wahid juga menjelaskan bahwa untuk mengatasi kondisi tersebut, ia bekerja secara ekstra dengan memetakan masalah dan menggelar rapat dengan OPD dan TAPD untuk merumuskan solusi. Ia juga menyatakan kesulitannya dalam tidur karena fokus menyelesaikan masalah fiskal yang ada.
Gubernur Riau juga mengungkapkan rencananya untuk mengambil beberapa kebijakan, salah satunya adalah memangkas belanja OPD. Menurutnya, hal ini dilakukan karena belanja OPD sudah ditekan di bawah standar yang ditetapkan.
Isu pemangkasan TPP Pegawai Pemprov Riau tersebut memicu respon pro dan kontra dari berbagai pihak. Sebagian mendukung kebijakan tersebut mengingat kondisi keuangan daerah yang tidak baik, sementara sebagian ASN menolak keras karena banyak yang bergantung pada TPP sebagai tambahan penghasilan.
Dalam tanggapannya, Gubernur Wahid menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan resmi mengenai pemotongan TPP. Ia menegaskan bahwa belanja OPD harus diutamakan untuk kebutuhan darurat, dan pilihan pemotongan TPP akan diberikan kepada OPD yang tetap melaksanakan kegiatan.
Abdul Wahid juga menekankan pentingnya tanggung jawab bersama dalam memperbaiki kondisi keuangan daerah. Ia menyatakan bahwa kebijakan pemotongan TPP hanya akan diambil sebagai langkah terakhir jika kondisi memaksa, sementara solusi lain masih akan dicari untuk menyelesaikan hutang tahun ini.
Dalam situasi yang sulit ini, Gubernur Wahid berharap agar seluruh pegawai dan OPD dapat bekerja untuk kemajuan daerah, bukan untuk kepentingan pribadi. Ia berharap agar kondisi keuangan dapat stabil dan program pembangunan dapat berjalan lancar pada tahun-tahun mendatang.