Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menjamin tidak akan ada pengurangan dana desa meski Provinsi Riau sedang menghadapi tantangan defisit anggaran. Pernyataan ini disampaikan saat ia menggelar Safari Ramadan di Masjid Nurul Falah, Sitorajo Kari, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), pada Senin (17/3/2025).
Abdul Wahid menegaskan, “Saya tegaskan, meskipun anggaran sedang sulit, dana desa tidak akan dipotong. Ini penting untuk menjaga roda ekonomi di desa dan memastikan guru ngaji tetap mendapat honor.”
Menurutnya, dana desa menjadi tulang punggung berbagai program di tingkat desa, termasuk pemberian honor kepada guru mengaji yang berperan besar dalam pendidikan keagamaan anak-anak.
“Saya ingin guru ngaji terus mendapatkan dukungan finansial. Ini bagian dari komitmen kami untuk memperkuat pemahaman agama bagi generasi muda,” terangnya.
Gubernur juga menegaskan bahwa dana desa akan tetap mendukung pemberdayaan ibu-ibu PKK. Program ini dinilai krusial untuk mengatasi stunting dan menjaga operasional Posyandu demi pelayanan kesehatan ibu dan anak yang lebih baik.
“Melalui dana desa, aktivitas PKK harus terus berjalan. Tanpa itu, upaya pencegahan stunting akan sulit tercapai. Posyandu membutuhkan anggaran yang bersumber dari provinsi melalui desa,” jelasnya.
Abdul Wahid menambahkan, kebijakan keuangan daerah akan diprioritaskan pada sektor-sektor utama seperti pendidikan, perbaikan infrastruktur jalan, dan pemulihan ekonomi warga.
“Kami pastikan dana desa, pendidikan, dan perbaikan jalan tetap utuh. Ini adalah kunci untuk mendukung ekonomi masyarakat. Tantangan di 2025 akan kami hadapi, dan jika ada kebutuhan tambahan, kami siapkan di anggaran berikutnya,” tutupnya. (*)