Partai Golkar Riau, melalui Sekretaris DPD I, Parisman Ihwan, menegaskan bahwa proses pemilihan ketua baru pada Musyawarah Daerah (Musda) akan berjalan sesuai aturan partai dan tanpa adanya diskresi. Wakil Ketua DPRD Riau tersebut mengutip arahan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar pada Sabtu (8/2/2025) lalu. “Ketua Umum DPP menekankan bahwa Musda harus berlangsung sesuai prosedur partai dengan mengacu pada AD/ART serta Peraturan Organisasi (PO) yang berlaku. Tidak ada diskresi, semua proses dilakukan melalui musyawarah atau mekanisme voting,” kata Parisman Ihwan pada Senin (10/2/2025).
Diskresi adalah wewenang yang diberikan kepada pejabat atau lembaga untuk mengambil keputusan di luar ketentuan yang ada, demi kepentingan umum atau efektivitas kebijakan tertentu. Dalam konteks partai politik, diskresi dapat diartikan sebagai keputusan khusus yang memungkinkan pimpinan pusat menentukan kebijakan di luar prosedur yang telah ditetapkan dalam aturan partai. Parisman Ihwan, yang diyakini sebagai calon kuat Ketua DPD I Golkar Riau menggantikan Syamsuar, menekankan bahwa seluruh tahapan Musda harus dijalankan sesuai ketentuan tanpa adanya intervensi dari DPP terkait siapa yang akan terpilih sebagai ketua di tingkat daerah.
Isu diskresi muncul seiring merebaknya kabar nama Wakil Gubernur Riau terpilih, SF Hariyanto, masuk ke dalam bursa calon Ketua DPD I Golkar Riau. Meskipun bukan kader Golkar, SF Hariyanto telah mendapatkan dukungan dari sejumlah kader Golkar. Namun, terdengar pula gaung penolakan karena status SF dianggap sebagai ‘orang luar’. Meski demikian, SF nampak mendekatkan diri dengan Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, sehingga banyak pihak berspekulasi bahwa SF Hariyanto berupaya merebut hati Bahlil agar dilakukan diskresi dengan menunjuknya sebagai Ketua DPD I Golkar Riau.
Musda Golkar Riau direncanakan akan dilaksanakan setelah lebaran Idul Fitri. “Ketua Umum akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Musda akan digelar setelah Idul Fitri, dan kepastian tanggalnya akan ditentukan lebih lanjut oleh DPP,” tutup Parisman Ihwan.