– Usulan pembangunan bioskop di Aceh saat ini dinilai belum tepat dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh oleh Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon.
Sebagai seorang budayawan Aceh, Davi Abdullah bertanya apakah pembangunan bioskop di Aceh akan mengikuti nilai-nilai dan identitas lokal yang ada di sana serta relevansinya dengan budaya digital atau modern.
Dari siapa kebutuhan seperti apa yang diharapkan untuk membangun bioskop, apakah Kementerian Kebudayaan setuju dengan hal tersebut. Dari aspek kebutuhan, bisakah bioskop sebenarnya dibutuhkan di Aceh, dan apakah akan ada keinginan untuk merevisi peraturan qanun terkait bioskop, hal ini yang perlu dipertimbangkan dengan saksama.
Menurut Davi, paham akan aspek kebudayaan wilayah Aceh harus berkembang lebih dari sekadar usulan pembangunan bioskop.
“Budaya Aceh merupakan gabungan antara nilai-nilai Islam dan kearifan lokal yang telah ada sejak lama,” tambahnya.
Davi juga menyoroti adanya Undang-Undang Pemerintah Aceh No 11 Tahun 2006 yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk penerapan syariat Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas Aceh.
Ia mengingatkan bahwa jika Menbud tetap mendukung pembangunan bioskop di Aceh, maka hal tersebut harus dipertimbangkan secara bijak agar tidak bertentangan dengan budaya dan identitas masyarakat Aceh.
“Jika Anda ingin membangun sebuah bioskop di Aceh, keluarkan Keputusan Menteri atau peraturan yang menjadi dasar untuk investor. Jangan sampai kebijakan ini hanya digunakan untuk kepentingan politik atau ekonomi tanpa memperhatikan keragaman dan nilai-nilai yang ada di Aceh,” ujarnya.
Dovi juga menambahkan bahwa di Aceh sudah ada bioskop alternatif yang difasilitasi oleh beberapa komunitas untuk memberikan ruang bagi warga menikmati film.
“Bioskop alternatif lebih berbasis komunitas seperti yang dilakukan komunitas surah film, ada bioskop kampus, bisa menjadi jalan tengah untuk menikmati film berkualitas, tanpa harus mengorbankan identitas budaya dan agama yang ada di Aceh,” katanya.
Davi berharap pendekatan seperti itu dapat menjadi contoh bagi pengembangan ruang hiburan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh.
“Fadli Zon harus mencari jalan tengah dalam menjawab kebutuhan bioskop di Aceh, atau membuat regulasi dan tidak selalu menentangnya dengan penerapan syariat Islam,” katanya.
