Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, memberikan penjelasan terkait isu defisit anggaran yang beredar di masyarakat. Menurutnya, informasi yang menyebutkan defisit anggaran Provinsi Riau mencapai Rp2,2 triliun tidak benar dan perlu diklarifikasi agar tidak menyesatkan publik. SF Hariyanto menegaskan bahwa defisit sebenarnya hanya sebesar Rp132 miliar dan ia memiliki bukti datanya. Hal ini disampaikan saat menggelar safari Ramadan di Kampar pada Jumat malam (21/5/2025).
Dikatakan oleh SF Hariyanto, defisit terjadi karena pendapatan yang direncanakan sebesar Rp11 triliun hanya tercapai Rp9,4 triliun, atau sekitar 85,42 persen dari target. Ia menyoroti juga realisasi Participating Interest (PI) Blok Rokan tahun 2024 yang jauh di bawah target. Rencana alokasi Rp1,6 triliun hanya terealisasi sebesar Rp200 miliar karena fokus Pertamina Hulu Rokan pada peningkatan produksi minyak.
Untuk mengatasi defisit, Pemprov Riau telah menerapkan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. SF Hariyanto menyebut bahwa anggaran yang kurang efektif telah dipotong, seperti perjalanan dinas, yang menghasilkan penghematan sebesar Rp386 miliar. Selain itu, penghematan juga berasal dari penganggaran gaji PPPK dan CPNS yang ditunda hingga Juni dan Oktober 2025, menghemat hampir Rp800 miliar.
Masalah tunda bayar sebesar Rp916 miliar telah diselesaikan dengan mengalihkan anggaran 2025 ke OPD terkait, kata SF Hariyanto. Sementara untuk tunda salur, Pemprov Riau mengalokasikan Rp1,2 triliun pada anggaran 2025 untuk melunasi tunda salur 2024 dan kewajiban tahun 2025. SF Hariyanto berkoordinasi dengan Gubernur Abdul Wahid untuk memastikan kejelasan anggaran dan meminta TAPD memberikan data utuh agar tidak ada informasi yang membingungkan masyarakat.