“Menanggapi kedatangan virus HMPV ke Indonesia, hingga saat ini pemerintah belum menerbitkan keputusan baru untuk menaiki kereta api, sehingga aturan menaiki kereta api masih tetap memakai aturan yang berlaku sekarang,” ucap Cahyo Widiantoro di Jember, Jawa Timur, pada Kamis.
Untuk naik kereta api, lanjutnya, penumpang cukup memiliki tiket yang sesuai dengan identitas diri dan memilih rute sesuai dengan tujuan, sehingga penumpang tidak perlu membawa hasil tes COVID-19, sertifikat vaksin dan tidak harus memakai masker.
“Bagi penumpang yang merasa kurang sehat direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum naik kereta api dan menggunakan masker selama perjalanan,” katannya.
Jika penumpang merasa kurang sehat selama perjalanan dengan kereta api maka bisa langsung menghubungi petugas untuk mendapatkan arahan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
KAI Daop 9 Jember sedang menyiapkan tiga lokasi kesehatan yang dapat digunakan oleh penumpang. Tiga lokasi tersebut terletak di Stasiun Probolinggo, Stasiun Jember dan Stasiun Ketapang,” ujarnya.
Selain fasilitas kesehatan, tidak jauh dari tiga stasiun tersebut juga terdapat Klinik Mediska dengan tenaga kesehatan yang siap memberikan perawatan apabila ada penumpang mengalami gangguan kesehatan.
Sebagai langkah pencegahan, PT Kereta Api Indonesia (KAI) pastikan sebelum kereta api beroperasi setiap hari, kereta api tersebut selalu dibersihkan secara menyeluruh baik bagian luar maupun bagian dalam dengan menggunakan zat yang dapat membunuh kuman. Setelah kereta api selesai beroperasi, juga dilakukan pengapuran (fumigasi) di gudang perawatan.
“Kami berkomitmen untuk menyediakan transportasi yang sehat, aman, dan nyaman. Jika nanti ada kebijakan dari pemerintah yang terkait peraturan naik kereta api dengan mempertimbangkan adanya virus HMPV, maka Daop 9 Jember siap mendukung seluruh kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Dia mengingatkan pengendara kereta api tidak perlu khawatir dengan virus HMPV yang sudah masuk ke Indonesia karena PT KAI selalu menempatkan keselamatan penumpang sebagai prioritas dan mengikuti arahan dari pemerintah.
