Kerusakan lalu-lintas bisa dihilangkan. Menurut Maman pengusaha UMKM yang mendapat hapus hutang adalah mereka yang sudah terdaftar dalam daftar hapus buku Himpunan Bank Negara atau Himbara.
Dari kurang lebih satu juta pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di dalam daftar buku yang akan dihapus, Maman menjelaskan beberapa peraturan yang digunakan. “Syarat pertama, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Hutang yang Dibebankan Pada UMKM disebutkan bahwa batas maksimal utang adalah RP500 juta,” kata Maman dalam keterangan resmi pada Kamis, 9 Januari 2025.
Tahunan lima belakangan ini, atau sebelum Buku II Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 ada. Sedangkan kriteria ketiga adalah pengusaha UMKM tidak dapat membayar lagi serta tidak memiliki sarana sebagai jaminan.
Penghapusan utang menurut Maman adalah bentuk komitmen pemerintah untuk mengurangi beban rakyat. Meskipun menyetujui kebijakan ini, tapi Maman mengatakan bahwa Kementerian UMKM perlu mempersiapkan diri menghadapi potensi bahaya ketika menghapus utang. Maman menginginkan para pelaku UMKM memiliki tanggung jawab dalam mengelola keuangannya, bukan hanya menunggu kebijakan lainnya di masa depan.
Tapi, bagi wirausahawan UMKM yang tidak mendapatkan pemutusan utang, Maman menawarkan untuk menggunakan fasilitas pinjaman melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Bagi wirausahawan UMKM yang telah mendapatkan KUR tidak bisa masuk dalam kriteria pemutusan piutang, karena telah memiliki asuransi atau jaminan,” kata Maman menjelaskan.
Sebesar 6 persen. Ia mengundang pengusaha untuk melaporkan ke Kementerian UMKM bila menemukan praktik di lapangan yang tidak sesuai dengan aturan tersebut.
Kementerian UMKM, menurut Maman, berada di bawah tanggung jawab untuk memotivasi dan memberdayakan pengusaha UMKM yang sudah mengajukan pinjaman yang tidak masuk dalam daftar penghapusan piutang.
(ICS).
,” ujar Maman.
Suku Bunga Referensi 6 Persen, Dosen dan Peneliti UII Membongkar Dampak Positif dan Negatif di Berbagai Bidang
