Keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS menjadi fokus perhatian publik setelah Donald Trump mengancam akan menerapkan tekanan pada blok ekonomi ini yang tergolong ingin berpisah dari dominasi dolar Amerika Serikat.
Apa saja strategi atau tindakan yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk menjelajahi hubungan dengan Amerika Serikat bawah kepemimpinan Donald Trump?
Keanggotaan BRICS membuat hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat pada masa Kedua Presiden Donald Trump akan dimulai dengan ton yang negatif,typedontrol价格orary mintued UnsupportedOperationException
Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, yang akan dilantik hari ini, mengumumkan bahwa AS akan menerapkan tarif 100% bagi negara-negara anggota BRICS jika negara-negara tersebut menggunakan “dollar lain” dalam perdagangan internasional.
“Hari ini negara-negara BRICS mencoba melepaskan diri dari dolar dan mereka berpikir kita hanya diam dan menonton saja,” kata Trump melalui akun Truth Social pada 30 November.
President Trump menambahkan bahwa pemerintah Amerika Serikat meminta komitmen dari negara-negara BRICS untuk tidak menciptakan mata uang baru atau mendukung mata uang lain untuk menggantikan dolar Amerika Serikat yang disebutnya sebagai “mata uang perkasa”.
“Bila melawan, mereka akan menghadapi tarif 100% dan siaplah menuduhkan perpisahan pada ekonomi Amerika,” saran shuardia.
Gertakan Trump ini merupakan reaksi dari Konferensi Tingkat Tinggi BRICS terakhir yang berlangsung di Kazan, Rusia pada bulan November 2024.
Pada pertemuan itu, negara-negara anggota BRICS membahas tentang peningkatan transaksi-transaksi yang tidak menggunakan dolar AS dan peningkatan kekuatan mata uang mata ketiga (mata uang lokal).
BRICS, singkatan dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, dianggap sebagai kelompok yang ingin menentang dominasi negara-negara Barat.
Salah satu hal yang menarik perhatian BRICS ialah pembangunan sistem keuangan global yang lebih inklusif. Mereka berkeinginan untuk mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat yang selama ini menjadi mata uang utama dalam perdagangan dan investasi dunia.
Di pihak lain, Indonesia secara resmi mengikuti BRICS pada 6 Januari bersama Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.
Didalam sebuah wawancara mengutip Reuters, Brasil, yang akan menjadi presiden BRICS pada tahun 2025, menyebutkan bahwa Indonesia diterima secara konsensus oleh negara-negara anggota di dalam blok ekonomi itu.
Pada tahun 2025, Pertemuan Tergabung Kelompok Empat (BRICS) akan diselenggarakan di Rio de Janeiro pada bulan Juli.
Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva sebelumnya telah menekankan pentingnya keanggotaan di BRICS untuk mengembangkan metode pembayaran baru yang dapat memfasilitasi perdagangan di antara negara-negara yang merupakan anggota.
Di bawah Trump, Amerika Serikat diperkirakan akan menjadi lebih agresif dalam menjalankan kebijakan luar negeri mereka.
Rapat perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat selama lima tahun terakhir terutama menunjukkan kelebihan. Ini karena nilai ekspor Indonesia ke AS lebih besar dibandingkan ketimbang nilai impor.
Angka ekspor Indonesia ke Amerika Serikat meningkat setelah tahun 2020 setelah akhir masa jabatan periode pertama Donald Trump.
Seorang ahli hubungan internasional dari Universitas Parahyangan, Idil Syawfi, menyebutkan bila Trump benar-benar melaksanakan kebijakan tarif 100% ini, maka ini akan menguntungkan Indonesia mengingat sebagian besar impor AS berasal dari bahan baku mentah.
Di sisi lain, Idil mengatakan, penerimaan Indonesia dalam kelompok BRICS dikhawatirkan membuat Amerika Serikat memandang Indonesia lebih condong ke arah “ke-duaan yang ingin merevisi” status quo, dibandingkan “mendukung kekuatan status quo yang saat ini adalah Amerika Serikat”.
Pendiri lembaga penelitian dan pelatihan independen Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, menggarisbawahi dua pendiri BRICS, yaitu Rusia dan Cina, yang oleh Amerika Serikat telah dianggap sebagai pesaing yang sekarang mulai mengancam secara politik.
“Amerika Serikat tidak bisa menoleransi keberadaan kompetitor yang lebih dari sekedar biasa-biasa saja,” ujar Dinna kepada BBC News Indonesia pada Jumat (17/1).
Berdasarkan wawancara dengan sejumlah pakar, berikut adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh Indonesia dalam menjaga kestabilan hubungan dengan AS di bawah Trump.
Gaya kepemimpinan Trump diperkirakan akan menjadi semakin agresif
Di bawah kepemimpinan Trump, Amerika Serikat diperkirakan akan makin lebih agresif dan akan bertindak sendirian untuk melindungi kepentingan ekonomi mereka.
“Amerika Serikat ini sangat berbeda. Trump kunjungan kedua diharapkan akan lebih agresif dibandingkan kunjungannya yang pertama,” ujar Radityo.
Berikut beberapa narasi agresif yang sering diucapkan oleh Trump, termasuk keinginannya untuk mengambil alih Terusan Panama karena terus menyesalkan biaya yang dikenakan kepada kapal-kapal AS untuk melintasi kanal itu.
Selain itu, Trump juga diberitakan mengancam Meksiko dan Kanada dengan tariff 25%.
Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, dikabarkan mengunjungi kediaman Trump di Florida pada tanggal 29 November 2024 untuk membahas ancaman.
Dinna dari Synergy Policies memprediksi bahwa pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump dan Menteri Keuangan Scott Bessent akan menghormati “kesepakatan-kesepakatan internasional yang telah ditetapkan sebelumnya”.
“Padahal kita tahu bahwa sejak bergabung dengan WTO, tarif itu sudah tidak boleh lagi diterapkan,” ungkap Dinna yang juga praktisi dan pengajar hubungan internasional.
Radityo menekankan pentingnya terus membangun dialog dengan AS untuk meyakinkan negara adidaya itu bahwa Indonesia tidak “berniat buruk beralih ke BRICS”.
“Jadi, menurutnya, dibutuhkan diplomat-diplomat yang mahir untuk menavigasi hubungan dengan Amerika Serikat.
“Masalahnya sampai saat ini, posisi duta besar kita di Amerika Serikat belum terisi sejak beberapa hari lalu dan tidak ada indikasi akan segera digantikan,” ujar Radityo.
Radityo khawatirkan diplomasi Indonesia-Amerika Serikat akan terlalu bertumpu pada presiden. Padahal, menurut dia, hubungan diplomatik sehari-harinya masih tetap ada di tangan para diplomat di lapangan.
Selain itu, pengamat ini menilai Trump hingga saat ini terkesan tidak menganggap Indonesia sebagai negara penting dalam kebijakan luar negeri mereka.
“Contohnya ketika Prabowo berkunjung ke Amerika Serikat, Trump tidak bertemu [Prabowo] secara langsung,” kata Idil.
Lalu kemarin calon Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth yang tidak mengenal negara-negara ASEAN ketika ditanya Senat Amerika.
Idil mengatakan bahwa rekam jejak Trump yang begitu transaksional dalam menjalin hubungan dengan negara lainnya membuat Indonesia perlu berjuang keras agar diamati sebagai negara yang relevan oleh AS.
Dari situ, Radityo juga mengusulkan kepada presiden untuk membawa diplomat senior seperti dua wakil menteri luar negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir dan Arif Havas Oegroseno untuk menavigasi hubungan dengan AS.
Selain itu, sosok seperti mantan menteri perdagangan, Marie Elka Pangestu yang sekarang menjabat sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) juga bisa dipergunakan.
“Buatlah orang-orang yang memiliki pengalaman diplomatik tinggi [atau] pengalaman pribadi yang berkaitan dengan Amerika Serikat dimanfaatkan. Jangan semua urusan ini dilakukan sendiri oleh presiden,” kata Radityo.
Saat ini, posisi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat masih dipegang oleh Saudara Sade Bimantara ad interim.
Menjawab isu kosongnya posisi diplomatik itu, peneran media pemerintah, Roy Soemirat, mengatakan pengisian duta besar merupakan kehendak presiden.
Anggota Indonesia di BRICS cenderung berdampak negatif dari sisi geopolitik
Radityo menilahe orang Indonesia lebih baik tidak menjadi anggota BRICS.
Kenapa akan bergabung Jepang dalam grup BRICS?
Sementara kerugian-kerugiannya geopolitiknya sudah cukup jelas.
Dinna Prapto Raharja, pendiri Synergy Policies, menyatakan Indonesia berada dalam posisi pulih mengalami kerugian karena ancaman yang dilancarkan Presiden AS, Donald Trump, terhadap negara-negara BRICS secara keseluruhan.
“[Trump] tidak akan melihat [Indonesia] bergabung dengan [BRICS],” ujar dia.
Dinna juga berpendapat pemerintahan Trump yang sangat anti-China dengan sikap keras itu dapat membuat berdampak buruk bagi negara-negara apa saja yang dianggap mendukung Amerika Tengah tersebut.
Senada, Idil mengingatkan mitra dagang terbesar Indonesia pada saat ini adalah Tiongkok yang tidak terpisah dari ekspor bijih nikel dan industri kendaraan listrik.
Selain perkembangan hubungan yang semakin erat dengan China, Idil percaya bahwa Indonesia juga “menjauh” dari Amerika Serikat seperti yang dapat dilihat dari kenaikan-kenurunan investasi Apple di Indonesia.
Dia mengatakan belum pernah mendengar ada rencana strategis Indonesia untuk menghadapi berbagai hal tersebut, termasuk ditunjuknya kementerian yang akan memimpin Indonesia sebagai anggota BRICS.
Dinna tidak juga mengemukakan jika Prabowo harus menjelaskan apa saja kesediaan Indonesia pada tahun pertamanya sebagai anggota baru BRICS.
Terjemahan: Isu “de-dolarisasi” yang menjadi sorotan dalam Persemakmuran Britania Raya
Ketika ditanya mengenai de-dolarisasi, Yohanes Sulaiman, juru bicara Kementerian Keuangan, menjawab:
“Akan tetapi bagi Indonesia, kita harus mendukung upaya-upaya pihak otoritas moneter untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah dari dinamika kurs global,” katanya kepada BBC News Indonesia.
Radityo menggambarkan bahwa negara-negara pendiri BRICS sebenarnya masih memiliki pandangan yang berbeda mengenai “de-dolarisasi”.
Rusia dan China, menurut Radityo, memiliki alasan masing-masing untuk meninggalkan dolar AS. Seperti diketahui, Rusia saat ini sedang menghadapi sanksi Barat terkait perang Ukraina.
“Sementara” ada kemungkinan besar akan terjadi perang dagang dengan Amerika Serikat,” kata Radityo.
Terlepas itu, Radityo menduga negara-negara BRICS lain seperti India dan Afrika Selatan akan benar-benar meninggalkan dolar AS, terutama setelah ancaman dari Trump.
“Negara-negara ini merupakan negara pengecer yang membutuhkan pasar. Pasarnya masih negara-negara energik yang menggunakan dolar,” ucapnya.
Waktu itu bukan sekadar retorika geopolitik atau lebih justru itu menjadi pilihan ekonomi?
Di sisi lain, pengamat mengatakan penerimaan Indonesia menjadi anggota BRICS mengindikasikan harapan dari negara-negara pendiri blok ekonomi itu.
Idil menyadari adanya “harapan dan tekanan” dari Brasil, Rusia, dan China bahwa Indonesia dapat berkontribusi pada rencana de-dollarisasinya.
“Baru-baru ini ini akan menjadi silang pendapat bagi Indonesia. Apakah akan mengambil jalan yang aman dengan abstain, menentang de-dolarisasi dengan bergabung dengan India, atau ikut mengikuti Brasil, Rusia, dan China,” ujar Idil.
Bagaimana tanggapan dari Departemen Luar Negeri Indonesia?
Pemusikawati dari Kementerian Luar Negeri, Roy Soemirat, menyanggah analisis yang menyebut lompatan Indonesia ke BRICS sebagai gerakannya yang membazir.
“Keterlibatan Indonesia dalam BRICS adalah hasil perhitungan yang telah dilakukan sejak lama, dan merupakan keputusan yang sangat teliti [dipertimbangkan dengan baik berdasarkan analisis yang mendalam,” kata Roy kepada BBC News Indonesia pada Jumat (17/1).
Dan ini merupakan wujud pengaruh di luar negeri yang aktif. Jadi, kita berpartisipasi aktif di semua forum, dan tidak ada kecenderungan pada kubu-kubu tertentu.
Roy menyatakan bahwa keanggotaan Indonesia di BRICS akan meningkatkan posisi strategis Indonesia sebagai negara pengaruh yang aktif di berbagai forum multilateral.
“Kita juga bisa memiliki peran yang lebih besar sebagai pembangun jembatan di tengah dunia yang kian terfragmentasi,” ujarnya.
Roy mengatakan Indonesia tidak akan berfantasi tentang rencana BRICS ke depannya maupun posisi Indonesia terhadap isu-isu yang dibahas oleh blok ekonomi itu.
“Tapi yang pasti Indonesia akan aktif membentuk norma yang disepakati bersama berdasarkan dialog setara antara para anggota,” ujarnya,
Pedoman utama dalam hubungan Indonesia dengan siapa pun negara atau kelompok internasional adalah kepentingan bangsa sendiri. Jadi, setiap langkah yang kita ambil akan diarahkan untuk itu.
Sekitar hubungan Indonesia dengan AS di masa pemerintahan Trump, Roy kembali mengingatkan agar tidak ada spekulasi.
Indonesia, katakanlah Roy, akan terus mengawasi perkembangan kebijakan perdagangan dengan AS dan memastikan bahwa kepentingan nasional tetap dilindungi.
“Tentu saja fokus kami adalah menjaga stabilitas kerja sama dan menemukan solusi melalui diskusi yang konstruktif,” kata Dirinya.
Diplomasi akan terus diperkuat untuk menjaga konsistensi prinsip dasar hubungan luar negeri Indonesia, serta stabilitas dan kerja sama yang baik dengan Amerika Serikat.
Baca juga:
- Apa yang menjadikan Indonesia ingin bergabung dengan BRICS – Barisan negara yang ‘tidak puas’ dengan keadaan saat ini?
- Sugiono menjadi Menteri Luar Negeri, disebut ‘anak ideologis Prabowo’. Apakah karpet merah Prabowo menunjukkan diri ke panggung internasional?
- Kementerian Luar Negeri (Kemlu) negara-negara berkembang menolak terlibat dalam normalisasi hubungan dengan Israel demi bergabung dengan Organisasi Ekonomi dan Kerja Sama Elektif (OECD). Apa itu OECD?
Baca juga:
- Pembatasan impor barang elektronik dianggap merugikan konsumen – ‘Hanya perlu membuat persaingan yang sehat.’
- Produk dari China meluapan ke Indonesia, puluhan pabrik tekstil ditutup dan habislah masa percobaan pergantian pekerja – ‘Kondisi industri tekstil sudah dalam keadaan darurat’
- Mengapa Prabowo menginginkan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan kembali?
Baca juga:
- Pemerintah kenaikan aturannya bagi perjalanan dinas pejabat keluar negeri – Seperti apa aturannya dan lima hal yang perlu diketahui
- Berdasarkan Prabowo “akan menjaga kedaulatan” setelah pernyataan bersama Indonesia-China soal Laut China Selatan dianggap analis sebagai blunder dan kemunduran
- Apa dampak hasil Pemil presiden Amerika Serikat terhadap Indonesia?
Baca juga:
- Prabowo dan Gibran akan menghadapi masalah Israel dan Palestina sampai Laut China Selatan – “Tidak ada bulan madu”
- Apakah wajar perluasan keberadaan pabrik iPhone di Indonesia?
- Apa efek serangan Iran ke atas Israel terhadap perekonomian Indonesia?
