Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menargetkan pembangunan 10 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di pulau-pulau yang masih belum terjangkau listrik sebagai upaya meningkatkan pemerataan energi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Proyek ini direncanakan akan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp127 miliar, yang bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT PLN Persero.
Kadis ESDM Kepri, Muhammad Darwin, menjelaskan bahwa pembangunan PLTS tersebut akan difokuskan di pulau-pulau yang tersebar di wilayah Kota Batam, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Lingga. Menurutnya, anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun pembangkit listrik surya di pulau-pulau yang belum mendapatkan akses listrik, terutama di wilayah 3T.
Darwin juga menambahkan bahwa masih terdapat sekitar 50 pulau berpenghuni dari 396 pulau kecil di Kepri yang belum menikmati layanan listrik. Untuk mengatasi hal ini, Dinas ESDM Kepri bersama PLN terus berupaya mencari solusi, salah satunya dengan membangun PLTS langsung di pulau-pulau tersebut.
Dalam hal pendistribusian listrik, untuk pulau-pulau kecil dengan jumlah penduduk di bawah 20 hingga 30 Kepala Keluarga (KK), Dinas ESDM Kepri mengusulkan penggunaan solar home system. Sementara untuk pulau-pulau yang jaraknya kurang dari 500 meter dari pulau utama, listrik akan disalurkan melalui tower crossing. Sedangkan untuk pulau-pulau yang lebih jauh, seperti yang terhubung dengan wilayah besar, kabel laut menjadi solusi jangka panjang.
Darwin juga menyebutkan bahwa pembangunan listrik di wilayah-wilayah tersebut akan menggunakan pendekatan yang bervariasi tergantung pada jarak dan jumlah penduduk. Untuk pulau-pulau yang lebih dekat dan memiliki penduduk lebih banyak, akan dibangun PLTS komunal. Sementara untuk pulau-pulau dengan jumlah penduduk sedikit, akan diterapkan sistem yang lebih ringan, seperti solar home system.
Contohnya, di Pulau Lengkang yang berdekatan dengan Pulau Belakangpadang dan Pulau Manis, listrik akan disalurkan dengan membangun jaringan di antara pulau-pulau tersebut. Semua keputusan tersebut bergantung pada lokasi dan jumlah penduduk, dengan pertimbangan bahwa pembangunan pembangkit akan terasa lebih sulit jika jumlah penduduk sedikit karena biaya operasionalnya yang cukup tinggi.