Suatu nelayan bernama Kholid memperoleh perhatian luas di media sosial Instagram dan TikTok karena wawasannya yang luas dalam membahas bangunan pagar laut setebal sekitar 30 km di Tangerang.
Warga TUHP Rahmad Kholis karang Emas di Tangerang menolak kebiasaan sistem identifikasi membayar tol yang panjangarus dahil membungakan berdosoh vero akan membauStream masuk ke juga determinan.
Saat itu, Victor Sareddito itikad baik dalam terus meningemata empat kawan teman lelaki dengan bersabda, “Aku kan mam luap ba’a pesan, biar juga kamu ditepi sini, nambah wong.”
Menurut laporannya di(video) YouTube Indonesian Lawyer Club (ILC), Minggu, (19/1/2025) Kholid mengenakan topi hitam dan kemeja berwarna biru yang diberikan dengan kombinasi kaos putih tersebut menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pembangunan pagar di laut di Tangerang.”Otomatis banyak kerugian dengan saya,” ujarnya.
Kholid mengaku juga pernah mendapatkan panggilan pribadi dari orang yang meminta dia meninggalkan masalah di Tangerang.
Ucapan pria tersebut seperti ancaman membuat Kholid ingat sebuah buku yang pernah dibaca berjudul Logika Penjajah karya Yai Midi. “‘Dalam isi buku tersebut persis seperti kata penelpon tersebut ke saya, kamu orang Serang nggak boleh urusi Tagerang,” tuturnya.
Pengamatan Kholid menyatakan bahwa seorang nelayan tidak boleh berpikir parsial karena itu merupakan stigma-okupasi penjajah.
“Penjajah itu memiliki persediaan peralatan, kita tidak boleh membantu tetangga yang sedang dizillahi, begitu juga di laut, ketika Tangerang menangis, Serang menangis, artinya ketika saya bicara dampak yang berbahaja bagi nelayan di laut pemagaran laut,”jelasnya.
Kholid membandingkan pengamanan pagar laut di Tangerang dengan negara yang hilang kedaulatannya karena dikuasai korporasi.
“Saya melawan, kehidupan saya sebagai nelayan dipengaruhi oleh perusahaan, sehingga kemungkinan anakanak cucuku akan miskin, karena saya hanya dijadikan objek oleh mereka yang mengelola,” katanya.
“Karena korporasi selalu berbicara tentang untung dan rugi, tapi tidak memprioritaskan keadilan untuk rakyat, kami tidak mendukung hal itu,” ujarnya.
Pagar Laut di Tangerang Dibuka dan Dibubarkan
Menteri KKP telah mengunci pagar laut itu pada Kamis (9/1). Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Menteri KKP, Pung Nugroho Saksono, mengatakan pelarangan ini dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta instruksi langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Penyegelan ini dilakukan karena dugaan tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Kehadirannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan.
Pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer ini pernah diumumkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, Eli Susiyanti.
Dia mengatakan bahwa mereka menerima laporan warga pada sekitar tanggal 14 Agustus 2024 terdahulu.
Pembangunan pagar laut rahasia di Tangerang mencakup 16 desa di 6 kecamatan di pesisir pantai. Kerja dari sekitar 3.888 nelayan dan 502 peternak laut yang berdomisili di sana terganggu.
Apa yang mengejutkan banyak pihak adalah munculnya ribuan kilometer pagar laut di perairan Tangerang dekat proyek PSN PIK 2 ini.
Bentang pagar laut yang sangat panjang tersebut tercatat mulai diinstall sejak akhir tahun 2024 dan mulai ramai diperhatikan publik di awal bulan Januari 2025.
Keberadaan pagar laut tanpa izin tersebut juga menjadi sorotan pihak DPR, pemerintah, aktivis pelindung lingkungan sampai kepanjangan hukum. Namun, hingga kini belum ada pihak yang berani mengakui sebagai pemilik bahkan inisiasi pembangunan pagar laut tersebut.
Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sendiri telah melakukan penutupan pagar laut yang mencakup lebih dari 30 kilometer di perairan Tangerang pada Kamis, 9 Januari 2025.
Pada saat itu, KKP meminta petugas yang menjalankan pembangunan pagar laut untuk melakukan pembongkaran dalam waktu dua puluh hari.
Pemasangan pagar tanpa izin ini dianggap mengganggu kegiatan kegiatan nelayan serta berpotensi merusak keseimbangan ekosistem pantai.
TNI AL Mengirimkan 600 Prajurit Untuk Menghancurkan isSelectedolon Pagar Laut
Badan TNI Angkatan Laut mengirim 600 prajurit untuk melepaskan pagar laut tersebut.
“Untuk pertanyaan Anda yang dimaksudkan kami tidak efisien dan tidak sistematis,” jawab pembicara.
Dalam pelaksanaannya, sekitar 600 prajurit TNI AL dikerahkan untuk membongkar pagar laut yang terbuat dari batang bambu tersebut. Selain unsur militer, proses pembongkaran juga melibatkan warga, terutama nelayan.
Pembongkaran pagar laut ini tidak dilakukan secara keseluruhan pada saat ini, tapi dengan cara bertahap.
Target yang ditetapkan untuk mengangkat pagar laut hari ini adalah sepanjang 2 Kilometer.
Harry mengatakan, pembongkaran awal pagar laut ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu.
Dengan dibuka akses ini, diharapkan nelayan dapat kembali melaut.
“Apa yang saya ketahui, buka akses terutama untuk nelayan keluar dan masuk untuk beraktivitas,” tambahnya.
Harry menyatakan, pembongkaran berawal dari kemarahan nelayan karena adanya pagar laut yang mengganggu akses mereka untuk menangkap ikan.
Sebelum dilakukan pembersihan penampungan, kelompoknya telah berkoordinasi dengan pihak swadaya agar perairan tersebut kembali pada kondisi semula.
“Diharapkan kita dapat membuka atau memberikan tanda-tanda yang jelas, sehingga memudahkan para nelayan saat datang dan pergi ke laut,” ujarnya.
Sebut Perintah Presiden Prabowo
Majelis TNI AL mengatakan, penghancuran terkait pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, dilakukan selaras dengan perintah Presiden Prabowo Subianto.
“Perintah secara langsung Presiden melalui Kepala Staf Angkatan Laut yang utama,” kata Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) III Jakarta Brigadir Jenderal (Mar) Harry Indarto di Tangerang, Sabtu (18/1/2025).
Komandan Lantamal III, Brigadir Jenderal TNI (Mar) Harry Indarto, did Gawat wecara sebelum Banten sejak Sabtu (18/1/2025).
Angkatan Laut TNI mengatakan siap mempertahankan kebijakannya dalam melepas pagar laut apabila ada pihak yang mengganggap keputusan tersebut tidak adil.
“Apapun itu, kalau kepentingan, rakyat Angkatan Laut, TNI khususnya, kami akan menampakkan diri ke depan,” tegas Brigadir Jenderal (Mar) Harry Indarto kepada wartawan.
Menurutnya, pembongkaran pagar laut Tangerang lebih mudah ketika tidak ada satu pun pihak yang mengakui diri sebagai pemilik.
“Atau lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui, daripada ada yang mengakui. Kita perlu koordinasi-koordinasi lebih lanjut,” ucap dia.
(*)
