– Misteri atap laut yang ditemukan di pantai Tangerang, Banten, telah mulai terpecahkan.
Tembok laut sepanjang 30,16 kilometer yang menghubungkan Desa Muncung hingga Pakuhaji dibangun tanpa izin resmi dari pihak pusat dan pemerintah daerah.
Pagar laut Tangerang memiliki struktur yang terdiri dari bambu sekitar enam meter tingginya, melengkapi dengan anyaman bambu, paranet, dan pemberat dari karung pasir.
Bangunan tersebut terus dibangun mulai Juli 2024, namun baru mendapatkan perhatian luas dari masyarakat sejak melejit di media sosial pada bulan Januari 2025.
Identifikasi Pemilik Pagar Laut Tangerang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mendirikan tim khusus untuk menyelidiki latar belakang penyebab pembangunan pagar ini.
Kepala Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Pung Nugroho Saksono, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima petunjuk tentang pemilik pagar setelah melakukan wawancara dengan sejumlah nelayan.
Tetapi, identitas pemilik belum bisa diumumkan karena harus dilaporkan lebih dahulu kepada pimpinan KKP.
“Sore tadi kami mewawancarai beberapa nelayan. Kami menelusuri dahulu siapa di balakang hal ini. Ada beberapa poin yang jelas dan kami sudah mengumpulkannya,” ujar Pung, menurut Tribunnews, Jumat (10/1/2025).
“Kami akan melaporkan hal ini kepada atasan terlebih dahulu agar dapat diambil tindakan meliputi pagar tersebut,” tambahnya.
Dari investigasi Perwakilan Ombudsman Wilayah Banten, diketahui bahwa beberapa warga dibayar sejumlah uang Rp 100.000 untuk membantu membangun pagar laut ini.
Meskipun demikian, orang yang memberi perintah sebenarnya masih belum diketahui secara pasti.
Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa pagar laut di Tangerang akan dibongkar jika tidak memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
Aksi ini merupakan salah satu upaya penerapan hukum dalam pengelolaan kawasan laut di Indonesia.
“Pasti dicabut, artinya bangunan-bangunan yang ada di sana harus dihentikan,” katanya mengutip dari Antara, Kamis (9/1/2025).
Sakti menjelaskannya, ia belum mengetahui keterhubungan antimetamagangan laut dengan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).
.
Berhasil atas perintah Presiden Prabowo Subianto, pagar laut tersebut telah ditutup oleh KKP untuk menindaklanjuti kekhawatiran masyarakat.
Pemerintah memberikan waktu 20 hari pada pemilik pagar untuk membongkarnya sendiri.
Jika langkah itu tidak diambil, Komisi Kebakaran dan Keselamatan (KKP) akan mengambil tindakan tegas dengan melakukan pembongkaran meskipun saat itu.
Dampak Sosial dan Lingkungan Pagar Laut Tangerang
Keberadaan pagar laut di Tangerang memberikan perubahan signifikan bagi masyarakat pantai
Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan Banten, sekitar 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya terkena dampak langsung, dengan total 21.950 jiwa dipengaruhi secara ekonomi.
Selain itu, keberadaan pagar ini juga dikhawatirkan dapat merusak baik ekosistem laut di wilayah tersebut.
Riyono Caping, anggota Komisi IV DPR, menjelaskan bahwa pagar ini mengganggu kegiatan nelayan setempat.
Ia juga menjelaskan pentingnya penerapan aturan Kelautan, Ket遭 รายaran Lingkungan oleh setiap pihak yang menggunakan sumber daya laut lebih dari 30 hari.
Nelayan Mengatakan Sosok Selebriti yang Termasyhur
Siapa yang pemilik pagar laut di Tangerang dengan panjang 30,16 kilometer?
Informasi menunjukkan bahwa seorang orang tak teridentifikasi melakukan pembangunan pagar laut dari Desa Muncung hingga Pakuhaji, Tangerang, Banten.
Dilansir dari Kompas.com (10/1/2025), pembangunan pagar laut di Tangerang sudah dimulai pada Juli 2024 dan baru mendapat perhatian publik pada awal Januari 2025.
Tidak jelas siapa yang membangun pagar tersebut, pemerintah pusat maupun daerah tidak pernah memberikan izin untuk membaguni lautan.
Struktur pagar laut Tangerang terbuat dari bambu dengan tinggi sekitar enam meter yang ditambah dengan paranet dan pemberat dari karung pasir.
Pagar itu dibuat oleh sekelompok warga dengan berjalan kaki ke pesisir laut yang dangkal pada malam.
Dia melakukannya atas perintah dari beberapa pihak yang sampai sekarang belum diketahui identitasnya.
Perwakilan Ombudsman Wilayah Banten menerima informasi bahwa warga mendapat bayaran Rp 100.000 untuk membangun pagar laut.
Untuk sementara, pembangunan pagar laut di Tangerang ditunda dan ditutup oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Menteri KKP.
Pemerintah belum bisa melakukan pembongkaran pagar laut yang meluas tersebut.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono mengumumkan adanya prosedur yang harus dilewati sebelum tindakan tersebut dapat diambil.
Sekarang sudah terungkap mengapa pagar laut di daerah tersebut dipasang. Seorang nelaya bernama Heru dari Pulau Cangkir mengatakan bahwa dia berada di balik proyek tersebut, yang mencakup pembentang pagar laut sepanjang 30 kilometer di laut Kabupaten Tangerang, Banten.
Pemilik pagar laut di Tangerang itu dituduh adalah seorang selebriti yang sangat terkenal oleh masyarakat.
“Saya tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu,” jawab misteriusnya.
“Sudah segera, semua orang tahu, bahkan anak-anak juga tahu siapa penyanyinya, siapa lagi kalau bukan selebriti yang lagi populer sekarang ini? Jika saya menyebutkan satu per satu, mungkin ada banyak yang tidak bisa diingat, tapi satu hal yang pasti, semua orang tahu,” kata Heru saat wawancara di YouTube Wartakotalive, Minggu (12/01/2025).
Terkait dengan pemasangan pagar laut itu, Heru mengaku telah mengetahuinya sejak lama.
Heru sangat kaget ketika mengetahui bahwa terpasang pagar bambu di laut, namun ia tidak pernah menerima pemberitahuan dari pemerintah setempat.
“Jika memang harus budidaya di laut, itu ada spesifikasi masing-masing, contohnya budidaya tambak kerapu ada panjang, lebar, dan tinggi, budidaya kerang hijau tidak dirancang begitu. Saya juga melaksanakan budidaya kerang hijau. Misalnya spesifikasi menangkap cumi atau udang, tidak begitu, seperti perahu apung. Makanya bukan alasan pagar itu digunakan untuk budidaya masyarakat, saya rasa jauh dari harapan masyarakat,” ungkap Heru.
Dia lanjutkan, bahwa sejak awal pembangunan pagar laut itu, tidak pernah ada pemahaman atau sosialisasi dari pihak mana pun.
Berikut adalah jawaban tradisional dari Heru sebelum pertanyaan tersebut :
“(Harusnya) saya pikir seharusnya kedatangan pertama kita, koordinir dulu, warga sekitar, kan ada masyarakatnya di sini. Tentu masyarakatnya kita juga, kita mau membuat pagar, biar ada hasilnya kelebihannya, minimal ada masukan, itu salah besar,” kata Heru, seperti dilansir BangkaPos.com dalam artikel judul
Telegram
