Pemerintah Provinsi Riau sedang fokus pada upaya konsolidasi internal dan penguatan struktur fiskal di tengah dinamika politik serta tekanan anggaran pada tahun pertama periode 2025-2030. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas pembangunan meskipun daerah sedang menghadapi tantangan keuangan yang cukup berat.
Kondisi fiskal Riau saat ini terdampak oleh pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini memaksa pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian prioritas terhadap sejumlah program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.
“Kami mengalami kesulitan pada awal periode ini. Kondisi keuangan daerah cukup memprihatinkan akibat pemotongan dana transfer pusat,” ujar SF Hariyanto dalam pertemuan bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pekanbaru, Sabtu (21/2/2026).
Menurut SF Hariyanto, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam merealisasikan janji politik kepada masyarakat. Meski demikian, ia memastikan bahwa pembenahan tata kelola pemerintahan dan penguatan fiskal terus dilakukan agar program strategis tetap berjalan secara bertahap dan sesuai koridor hukum.
SF Hariyanto memproyeksikan kondisi keuangan daerah akan mulai pulih pada tahun kedua kepemimpinan. Strategi yang ditempuh saat ini meliputi efisiensi belanja daerah serta penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Dengan dukungan Forkopimda, para kepala daerah di kabupaten dan kota, serta seluruh masyarakat, kita akan mampu melewati fase ini. Mari kita lanjutkan pembangunan Riau bersama-sama,” tuturnya.
Stabilitas pemerintahan di Riau saat ini sedang diuji menyusul proses hukum yang menimpa Gubernur nonaktif Abdul Wahid. Abdul Wahid terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau.
Menanggapi situasi tersebut, SF Hariyanto meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga solidaritas. Ia juga mengajak publik untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Mari kita mendoakan Bapak Abdul Wahid agar tabah menjalani ujian ini. Saya berkomitmen untuk tetap menjalankan roda pemerintahan dan menunaikan janji-janji politik yang ada,” kata SF Hariyanto.
Kini, Pemerintah Provinsi Riau berada pada fase evaluasi strategis. Konsistensi dalam reformasi tata kelola dan stabilitas anggaran akan menjadi penentu utama dalam memulihkan kepercayaan publik serta mempercepat akselerasi pembangunan di Bumi Lancang Kuning. -Juh