Sekretaris Daerah Riau, Syahrial Abdi, mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan daerah dengan pangan yang aman dan layak konsumsi. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Advokasi Kabupaten/Kota Pangan Aman 2026 yang digelar di Gedung Daerah Riau, Kamis (16/4/2026).
Syahrial menegaskan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor guna meningkatkan pengawasan terhadap pangan dan obat, sekaligus memastikan program yang dijalankan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Provinsi Riau masih menghadapi sejumlah tantangan di sektor kesehatan dan pangan, seperti tingginya angka gizi kurang dan stunting, serta perlunya peningkatan kualitas konsumsi masyarakat. Isu keamanan pangan dan penggunaan antibiotik yang tidak tepat juga masih menjadi perhatian serius di tingkat nasional.
“Permasalahan ini nyata dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, sehingga membutuhkan langkah bersama yang terarah dan berkelanjutan,” ujarnya. Kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan BBPOM menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Dengan kerja sama yang kuat, diharapkan masyarakat dapat mengakses pangan yang aman, obat yang berkualitas, serta hidup dalam kondisi yang sehat dan terlindungi.
Upaya ini sejalan dengan target pembangunan daerah dalam RPJMD Riau 2025–2029, terutama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, dan menekan risiko penyakit di tengah masyarakat. Syahrial Abdi juga mengungkapkan bahwa Provinsi Riau masih menghadapi sejumlah tantangan di sektor kesehatan dan pangan, seperti tingginya angka gizi kurang dan stunting, serta perlunya peningkatan kualitas konsumsi masyarakat.
Dalam sambutannya, Syahrial mengungkapkan bahwa Provinsi Riau masih menghadapi sejumlah tantangan di sektor kesehatan dan pangan, seperti tingginya angka gizi kurang dan stunting, serta perlunya peningkatan kualitas konsumsi masyarakat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan BBPOM sebagai kunci utama dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa forum Advokasi Kabupaten/Kota Pangan Aman 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor guna meningkatkan pengawasan terhadap pangan dan obat, sekaligus memastikan program yang dijalankan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Pada kegiatan Advokasi Kabupaten/Kota Pangan Aman 2026 yang digelar di Gedung Daerah Riau, Kamis (16/4/2026), Syahrial Abdi juga menjelaskan bahwa isu keamanan pangan dan penggunaan antibiotik yang tidak tepat masih menjadi perhatian serius di tingkat nasional. Upaya yang dilakukan dalam kegiatan ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat serta memberikan akses pangan yang aman bagi mereka.