Mulai Senin (6/1/2025) hari ini, pemerintah melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) untuk siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Makanan bergizi yang diberikan secara gratis disajikan dalam bentuk sepiring nasi (karbohidrat) dan lauk yang disampaikan kepada penerima keuntungan tersebut.
Pemerintah sudah menetapkan harga acuan makanan untuk satu porsi sebesar Rp 10.000.
Harga satuan porsi makanan gratis (MBG) tersebut awalnya menimbulkan kekhawatiran lantaran dikhawatirkan tidak mencukupi untuk membeli seporsi makanan sesuai standar gizi yang cukup.
Adita Irawati, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, menjelaskan tentang harga per porsi MBG menurut standar kecukupan gizi.
Menurutnya, yang perlu diperhatikan bahwa dalam Rp 10.000 sudah mencukupi gizi yang dibutuhkan oleh menerima.
Nilai gizi yang dimaksud sudah berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Hmm, untuk Rp 10.000 itu sebenarnya kita melihat, apakah jumlah itu cukup untuk mendapatkan gizi yang memadai. Karena makanan yang bergizi gratis karena itu,” demikian urai Adita dalam acara “Sapa Indonesia Malam” Kompas TV pada Minggu (5/1/2025) sebagaimana dikutip pada Senin.
Saya rasa yang paling penting adalah cara bagaimana jumlah gizi yang memadai ini yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan Gizi Nasional bisa dipenuhi,” ia menjelaskannya.
Adita menjelaskan, nilai acuan Rp 10.000 itu bisa bergantung pada daerah di Indonesia. Terlebih bagi daerah setempat memiliki bahan pangan dengan tradisi lokal masing-masing.
“Seperti di Jawa mungkin nasi, di beberapa daerah lain mungkin dilakukan ubahan menjadi sagu, jadi sekali lagi yang utama adalah kandungan gizinya memenuhi kebutuhan,” ungkap Adita.
“Sesuai dengan masing-masing daerah, menunya dan bahan makanannya sangat bervariasi,” katanya.
Dia juga menekankan bahwa menu-menu makan bergizi gratis memenuhi kecukupan nilai gizi yang sesuai yang diperiksa langsung oleh BGN.
“Saya dapat memastikan bahwa susunan menu dan seterusnya sebagaimana mestinya telah ada di bawah pengawasan BGN,” tegas Adita.
600.000 orang menerima manfaat di hari pertama.
Dalam penjelasannya, Adita mengungkapkan di hari pertama pelaksanaan program MBG ada sebanyak 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang siap memberikan pelayanan kepada penerima.
SPPG tersebut juga dikenal dengan nama dapur MBG. Adita mengatakan, 190 SPPG yang sudah dioperasikan pada Senin ini didistribusikan ke 26 provinsi.
“Akan ada 190 titik yang disebut sebagai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di sekitar 26 provinsi. Jadi setiap provinsi boleh terdiri dari satu atau lebih titik,” kata Adita.
“Dan setiap titik ini hari ini sudah kami sebutkan adalah belum kita berikan jaminan kepada management apakah dia akan melayani 3000-3500 keluarga,” katanya.
Adita menyebutkan, 190 SPPG merupakan dapur MBG yang paling siap melakukan operasional.
Semua sudah diasosiasi dengan BGN.
Di masa depan, menurut Adita, jumlah dapur MBG yang siap beroperasi akan bertambah secara bertahap, sehingga di hari pertama pelaksanaan program MBG ini nanti akan ada 600.000 orang yang menerima manfaat.
“Sekitar 600.000 individu yang menerima manfaat dari sistem ini, karena satu titik sistem bisa menampung atau memproduksi 3.000 hingga 3.500 porsi,” kata Adita.
(Untuk baginya)” Kami, tentu, akan memenuhinya semuanya ya, baik itu ke bidang sekolah maupun untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Tapi lagi-lagi, semuanya tergantung kesiapan dari masing-masing titik SPPG.
Adita menambahkan, untuk Januari hingga Maret 2025 pemerintah menargetkan ada sekitar 3 juta orang yang akan menerima dana Bantuan Hapusлашkredit (MHG).
Hal ini bersamaan dengan penambahan lagi titik SPPG, tidak hanya 26, tetapi mereka akan mencapai 38 provinsi di seluruh Indonesia.
