Guntur Romli mengatakan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto akan memperlihatkan beberapa video yang diduga berisi bukti skandal yang melibatkan Joko Widodo. Menurutnya, hal itu akan terjadi jika proses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ia sebut sebagai upaya kriminalisasi terhadap Hasto terus berlanjut.
“Jika pelaku tindak lanjut pada kriminalisasi pasti akan ada video-video tersebut muncul,” kata Guntur ketika dihubungi Tempo pada Kamis, 9 Januari 2025.
Menurutnya, video yang diduga berisi bukti skandal beberapa pejabat negara itu dimiliki oleh Hasto. Oleh karena itu yang akan melepas video tersebut adalah Sekretaris Jenderal PDIP tersebut. Bahkan ketika Hasto nanti berpotensi makan bui karena proses hukum yang sedang ia jalani.
“Saya hanya milik Pak Hasto (Jadi) bukan PDIP yang akan mengeluarkan tapi dari dia sendiri,” ujar dia.
seputar penanganan perkara ini.
Akibat keputusannya yang berjudul “FOTO8,” Guntur mengatakan Hasto akan membalas dengan siapkan puluhan video yang menyeret nama para tokoh yang terlibat dalam skandal korupsi. Guntur yakin video-video tersebut akan memantik perhatian dan mengubah rakyat.
Beberapa video itu, kata Guntur, mengungkap berbagai skandal dugaan korupsi para pejabat tinggi negara bersama dengan bukti-buktinya. Video-video tersebut menunjukkan tindakan para elite politik menyalahgunakan kendali mereka untuk melakukan tipu muslihat, dan mengganggu proses pelaksanaan hukum.
Proses hukum yang menjerat Hasto terus berlanjut. Bahkan, Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy mengaku mendapatkan kabar bahwa Sekretaris Jenderal Partai Hasto Kristiyanto akan masuk penjara sebelum kongres.
“Tadi malam, kami mendapat informasi bahwa proses hukum yang sedang berlangsung versus Hasto ini rencananya bisa dimuktamakan sebelum musyawarah besar PDIP terdekat,” kata Ronny Talapessy pada konferensi pers bersama Tim Hukum Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2025.
Dia tidak menyebutkan waktu pasti pelaksanaan kongres. Tetapi informasi yang berkembang, PDIP akan menggelar kongres pada bulan April tahun 2025.
Ronny mengatakan, upaya menahan Hasto sebelum kongres partai adalah langkah mengkriminalisasi dan untuk mengganggu konsolidasi partainyaungkin. “Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak bersuara kritis lagi terhadap adanya kerusakan demokrasi dan konstitusi,” katanya.